Jakarta, KP – Pemerintah Kabupaten Tapin terus mendorong realisasi Sekolah Rakyat sebagai pusat pendidikan inklusif dan berkualitas. Pada Rabu, (16/7/2025).Bupati Tapin H. Yamani bersama Wakil Bupati H. Juanda menyambangi Kantor Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN di Jakarta Selatan, untuk menggelar audiensi bersama jajaran kementerian. Di Jakarta.
Dalam pertemuan itu, H. Yamani memaparkan rencana besar pembangunan Sekolah Rakyat yang akan berdiri di atas lahan seluas 12,62 hektare di Desa Barigin, Kecamatan Candi Laras Selatan. Lahan tersebut merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang telah tercatat sejak 2008.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar bangunan, ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Tapin yang unggul. Kami sudah menyiapkan lahannya, namun ada kendala teknis dalam tata ruang yang perlu dukungan pusat untuk segera diselesaikan,” ujar Yamani.
Konsep sekolah ini dirancang untuk menjadi kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi fasilitas belajar, asrama, laboratorium, ruang kreativitas, serta ruang publik pendukung lainnya. Namun, keterbatasan ruang yang diatur dalam kebijakan tata ruang nasional menjadi tantangan tersendiri.
Wakil Bupati Tapin H. Juanda menambahkan, kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN menjadi kunci penting agar pengembangan kawasan pendidikan tersebut dapat berjalan sesuai rencana.
“Kami berharap ada rekomendasi kebijakan khusus dari Ditjen Tata Ruang yang memungkinkan penyesuaian teknis pembangunan,” katanya.
Pihak Kementerian ATR/BPN melalui jajaran Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I menyambut baik inisiatif Tapin, dan menyatakan akan menindaklanjuti proposal yang diajukan.
Turut hadir mendampingi Bupati Kepala Dinas PUPR Rizkan Noor, Kepala Bappelitbang Meidy Haris Prayoga, Plt Kepala Dinas Sosial Syarifudin, Kepala Dinas Perkimtam Yumanto, Kepala Insfektorat Unda Absori Kepala Bagian Hukum Ahmad dan Kepala Bagian Prokopim Achmad Ebet Riadi.
Sekolah Rakyat Tapin diharapkan menjadi model pendidikan berbasis komunitas yang bisa direplikasi di daerah lain, dengan pendekatan inklusif, modern, dan terjangkau. (abd/rel/K-6)
