RANTAU, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kabupaten Tapin menegaskan komitmennya membangun desa yang lebih inklusif, aman, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak.
Hal ini disampaikan Bupati Tapin H Yamani dalam Rapat Koordinasi Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (TKP2D) di halaman Kantor Desa Kambang Habang Baru, Kecamatan Salam Babaris, Tapiin, Kamis (24/7/2025).
“Desa bukan hanya unit administratif, tapi benteng pertama perlindungan sosial. Dari sini kita mulai membangun lingkungan yang mendukung perkembangan perempuan dan anak secara optimal,” ujarnya.
Menurut Yamani, pembangunan yang berkeadilan gender dan berpihak pada kepentingan anak tak bisa ditawar. Ia menyebut pencanangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) serta peletakan batu pertama pembangunan Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai langkah strategis memperkuat infrastruktur sosial di tingkat desa.
Dalam kesempatan itu, juga dilakukan pengukuhan relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) yang akan berperan sebagai mitra pemerintah dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada kesetaraan dan perlindungan seluruh warga.
Rapat koordinasi TKP2D ini dinilai menjadi momentum penting menyatukan komitmen lintas sektor, memperkuat koordinasi, serta merumuskan strategi pembangunan keluarga di Tapin.
“Kita butuh langkah konkret dan program terpadu. Kolaborasi adalah kunci agar pembangunan sosial kita bergerak ke arah yang benar,” tambah Yamani.
Kepala Desa Kembang Habang Baru, M Ispahan Noor, mengapresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada desanya menjadi Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (TKP2D).
“Kami akan berkomitmen mengembangkan program ini sebagai percontohan dan mendorong partisipasi warga dalam membangun desa yang ramah bagi semua,” tuturnya.
Sementara Ketua TPKD Provinsi Kalsel, Husnul Khatimah, menjelaskan penguatan kualitas keluarga menjadi dasar dalam menciptakan masyarakat yang tangguh dan inklusif.
“Melalui keluarga, nilai-nilai kesetaraan gender dapat ditanamkan sejak dini, sekaligus menjadi pintu masuk pemenuhan hak dan perlindungan anak,” kata Husnul.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan keluarga ditentukan oleh Indeks Kualitas Keluarga (IKK) yang mencakup lima dimensi, legalitas struktur, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologi, dan sosial budaya.
Berdasarkan data terbaru, masih ada kabupaten/kota di Kalsel yang mencatat nilai IKK di bawah 30, kategori kurang responsif terhadap isu gender dan anak.
“Pembangunan Ruang Bersama Indonesia di Tapin ini bisa menjadi model intervensi strategis. Fasilitasnya akan menunjang upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga untuk mendorong transformasi sosial yang lebih berpihak pada perempuan dan anak,” jelas Husnul.
Selain pembangunan ruang bersama, kegiatan ini juga menandai peluncuran call center bagi pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak.
Pemerintah berharap masyarakat dapat lebih terbuka dan aktif melapor apabila menghadapi kasus kekerasan di lingkungan mereka.
Langkah Tapin ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan kualitas keluarga sebagai fondasi ketahanan sosial dan pilar pembangunan bangsa.
Tapin menargetkan menjadi kabupaten yang tak hanya maju secara fisik, tetapi juga unggul dalam kualitas kehidupan keluarga dan ramah bagi semua kelompok rentan.(abd/KPO-4)
