BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel terus memperkuat langkah percepatan penurunan stunting melalui penginputan Aksi Konvergensi ke dalam aplikasi resmi milik Kementerian Dalam Negeri, yaitu Website BANGDA Kemendagri.
Langkah ini merupakan wujud komitmen terhadap program kerja Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Provinsi Kalsel.
Pada tahun 2025, terjadi perubahan mekanisme pelaporan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya dikenal dengan Delapan Aksi Konvergensi, kini disederhanakan menjadi empat aksi utama dan dua aksi pendukung.
Fasilitator Koordinator Bidang Konvergensi Bappeda Kalsel, Agnes Margaretha, mengungkapkan sistem aplikasi tahun ini lebih komprehensif dibanding sebelumnya.
“Aplikasi penginputan 2025 ini berbeda dari sebelumnya. Kalau dulu hanya sampai tingkat kabupaten dan provinsi, sekarang mencakup juga tingkat kecamatan, puskesmas, hingga PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana),” jelas Agnes di Banjarbaru, Kamis (24/7/2025).
Namun, proses pelaporan yang seharusnya sudah berjalan sejak awal tahun mengalami keterlambatan akibat kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat. Diperkirakan pelaporan untuk semester pertama baru rampung pada Agustus 2025.
Agnes juga menyoroti tantangan teknis dalam sistem penginputan terbaru, terutama dalam hal alur pengisian data yang kini bersifat berjenjang.
“Kabupaten tidak bisa lanjut mengisi sebelum data dari kecamatan selesai. Ini membuat proses pelaporan cukup memakan waktu,” tambahnya.
Meski demikian, ia mengapresiasi keterlibatan aktif seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kalsel. Namun, ia menekankan bahwa pengumpulan dan validasi data masih menjadi tantangan utama yang perlu dibenahi.
Lebih jauh, TP3S Kalsel juga akan memperluas fokus intervensi ke arah hulu, salah satunya dengan mendorong pencegahan perkawinan anak yang masih tinggi di provinsi ini.
“Jika kita ingin menurunkan stunting dari hulu, maka pencegahan perkawinan anak adalah kuncinya. Karena angka perkawinan anak di Kalsel masih tergolong tinggi secara nasional,” tegas Agnes.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan semua pihak dari tingkat provinsi hingga kecamatan, diharapkan percepatan pencapaian target penurunan stunting nasional dapat segera terwujud.(Adv/dev/KPO-3)
