MARTAPURA, Kalimantanpost.com — Sudah lebih dari dua tahun, ribuan warga di lima desa Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, hidup tanpa aliran air bersih dari PTAM Intan Banjar. Warga terpaksa membeli air dalam jerigen dari luar daerah, dengan harga berkisar antara Rp1.000 hingga Rp5.000 per jerigen. Kondisi ini bukan hanya memprihatinkan, ini krisis kemanusiaan.
Melihat kenyataan pahit itu, dua anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Dapil 3, Wahyu Akbar dan Helda Rina S. Agr, memutuskan untuk tidak tinggal diam. Meski berasal dari komisi berbeda, keduanya kompak turun langsung ke lokasi, Rabu (16/7/2025), menyusuri keluhan warga dari desa ke desa Pandan Sari, Mekar Sari, Bangkal Tengah, Tatah Bangkal, dan Layap Baru.
Wahyu Akbar menyebut pihaknya hadir bukan hanya sebagai wakil rakyat, tapi juga jembatan solusi. Ia mengajak pihak PTAM Intan Banjar, Komisi II DPRD Banjar, dan para Pambakal lima desa duduk bersama mencari jalan keluar.
“Air bersih bukan hanya untuk kenyamanan. Ini senjata utama dalam perang melawan stunting dan penyakit. Kalau air bersih tak tersedia, masa depan generasi kita ikut terancam,” ujar Wahyu.
Senada dengan itu, Helda Rina menyebut hal ini bukan lagi soal teknis, melainkan soal nurani. Sudah dua tahun masyarakat di Dapil kami tidak bisa menikmati hak dasar mereka yakni adanya pasokan air bersih,” tegas Helda, dengan nada kecewa.
Pantauan di lapangan, kelima Pambakal membenarkan bahwa distribusi air bersih dari PTAM Intan Banjar sudah tidak mengalir sejak dua tahun lalu. Masyarakat terpaksa mengandalkan pembelian air dari Kota Banjarmasin, dengan biaya yang tak semua warga mampu jangkau.
Direktur PTAM Intan Banjar yang turut hadir dalam pertemuan mengungkapkan bahwa rendahnya debit air menjadi penyebab macetnya distribusi. Namun, jawaban itu belum cukup meredakan keresahan warga.
Wahyu dan Helda mendorong agar warga segera menyampaikan laporan resmi ke Komisi II DPRD Banjar dan pihak Ombudsman agar permasalahan ini bisa dibahas dalam forum formal, dengan tujuan tidak hanya mencarikan solusi sementara, tapi juga langkah permanen yang menjamin hak air bersih warga desa terpenuhi.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Kami akan kawal sampai ada aksi nyata. Air bersih bukan hadiah, itu hak rakyat,” tutup Helda lantang. (sbr/KPO-1)
