PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan, hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kalteng masih dalam kondisi terkendali.
Dan puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2025, sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam Rapat Monitoring Situasi Terkini Penanganan Karhutla di beberapa wilayah Indonesia Tahun 2025, yang digelar secara virtual dan diikuti dari ruang kerja Gubernur Kalteng, Senin (28/07/2025).
Rapat ini dipimpin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni serta didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr Suharyanto.
Diungkapkan, memasuki puncak musim kemarau pada Juli 2025, jumlah hotspot mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI), Kalteng mencatat 1.326 hotspot atau sekitar 2,09% dari total nasional yang mencapai 63.559 hotspot.
Meskipun terjadi peningkatan, Gubernur menegaskan, upaya pengendalian Karhutla oleh Posko dan Pos Lapangan (Poslap) yang didukung berbagai pihak melalui patroli rutin dan sosialisasi intensif, sejauh ini berhasil mencegah penyebaran api secara meluas.
“Pola penanganan difokuskan pada pemadaman dalam satu hari terhadap setiap kejadian kebakaran,” jelasnya.
Berdasarkan analisis citra Kementerian LHK, luas lahan yang terbakar di Kalteng tercatat sebesar 146,21 hektare, atau sekitar 1,70% dari total luas Karhutla nasional yang mencapai 8.594,49 hektare.
Dari pantauan citra, sebaran asap oleh BMKG pada Juli 2025, Kalteng tidak terdeteksi adanya sebaran asap. Hal ini menunjukkan efektivitas penanganan dini yang dilakukan secara kolaboratif oleh Satgas dan Poslap di lapangan.
Sejak 11 Juni hingga 8 Oktober 2025, Pemprov Kalteng mengaktifkan 77 Pos Lapangan yang tersebar di 52 kecamatan berisiko tinggi.
Poslap ini bertugas melakukan patroli rutin, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pengecekan sarana pendukung seperti sumur bor dan embung air, pembasahan wilayah rawan, serta pemadaman dini jika terjadi Karhutla.
Sebanyak 697 personel diterjunkan, terdiri dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) atau relawan. Mereka terbagi dalam 17 regu Pos Komando dan 77 regu Pos Lapangan, yang seluruhnya dilengkapi sarana prasarana dan alat pelindung diri (APD) Karhutla.
Dalam forum tersebut, Gubernur juga menyampaikan permohonan dukungan kepada pemerintah pusat berupa pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta bantuan helikopter water bombing dan helikopter patroli.
“Kebutuhan minimal yang diajukan adalah 6 unit helikopter water bombing dan 2 unit helikopter patroli,” katanya.
Selain itu, Pemprov juga mengusulkan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) untuk mendukung operasi pemadaman darat oleh personel Korem 102/Panju Panjung, Polda Kalteng, dan TNI AU Iskandar Pangkalan Bun.
Gubernur berharap DSP dapat segera dicairkan dan tidak bersifat reimburse. Dukungan tambahan yang juga diusulkan meliputi 87 set alat pemadam kebakaran portable, flexible tank (tandon air portable), dan kendaraan roda tiga, yang akan didistribusikan ke kecamatan dengan risiko tinggi Karhutla.(drt/KPO-4).
