PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Kepala Dinas Perkebunan Kalteng Rizky Ramadhana Badjuri menegaskan kewajiban perkebunan besar swasta (PBS) untuk melibatan warga lokal dalam kegiatan industri sawit.
Menurutnya, pemberdayaan tenaga kerja lokal dapat meredam konflik sosial sekaligus memperkuat stabilitas usaha.
“Penggunaan tenaga kerja lokal bukan hanya soal pemberdayaan, tapi juga bagian dari strategi mencegah gangguan usaha dan konflik perkebunan,” ujar Rizky kepada awak media, Senin (21/7/2025).
Ia menyebut, perusahaan diminta secara aktif merekrut tenaga kerja lokal, khususnya masyarakat Dayak, baik staf maupun non-staf. Langkah ini dianggap sebagai solusi jangka panjang.
Selain itu, Disbun juga mendesak perusahaan untuk mutasi pelat kendaraan ke Kalteng, membayar pajak air permukaan, dan membuka rekening di Bank Kalteng.
“Semua ini kami arahkan agar manfaat ekonomi betul-betul dirasakan daerah,” ujarnya.
Langkah-langkah tersebut diatur melalui dua surat resmi Disbun yang ditujukan kepada seluruh PBS di Kapuas, Pulang Pisau, dan Gunung Mas.
Pemprov Kalteng mendorong strategi menyeluruh untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial.
“Perusahaan tidak bisa hanya mengambil untung. Mereka harus jadi bagian dari solusi,” tukas Rizky. (drt/KPO-4)
