JAKARTA, Kalimantanpost.com –
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menyerahkan kajian tentang tata kelola pertambangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (21/7/2025).
“Salah satunya menyampaikan hasil kajian yang dilakukan teman-teman PP Muhammadiyah terkait tata kelola di sektor tambang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi dari Jakarta, Senin (21/7).
Adapun kajian tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah PP Muhammadiyah sekaligus mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Busyro Muqoddas.
“Kajian tersebut akan menjadi pengayaan bagi KPK dalam melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi, baik melalui upaya pendidikan, pencegahan, penindakan, maupun koordinasi dan supervisi,” ujar Budi.
Saat ini KPK sedang menyelidiki kasus terkait pengelolaan tambang di Indonesia. Hal tersebut masih dalam tahap penyelidikan, atau belum penyidikan.
KPK juga sempat meminta keterangan dari mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif terkait hal tersebut pada 9 Juli 2025.
Arifin usai dimintai keterangan pada saat itu mengatakan dirinya ditanya terkait pengelolaan tambang di wilayah Indonesia bagian timur. (Ant/KPO-3)
Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/7/2025). Dalam pertemuan tersebut Busyro menyampaikan hasil kajian yang dilakukan PP Muhammadyah terkait tata kelola di sektor tambang. (Antara)
