Kandangan, KP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) menjalin kerja sama, dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), terkait komitmen penerapan manajemen risiko dalam tata kelola pemerintahan.
Bupati HSS Syafrudin Noor, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel Ayi Riyanto, Sekretaris Daerah Muhammad Noor, serta Inspektur Daerah Kabupaten HSS menandatangani komitmen bersama dan piagam pengawasan internal, Senin (28/7/2025) di Cempaka Hall, Fave Hotel Banjarbaru.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati HSS Suriani, serta para pejabat di lingkungan Pemkab HSS.
Penandatanganan menjadi simbol keseriusan Pemkab HSS dalam menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
Serta, komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan profesional.
Bupati HSS Syafrudin Noor mengatakan, manajemen risiko merupakan bagian penting dalam upaya membangun pemerintahan yang transparan dan berintegritas.
“Manajemen risiko bukan sekadar alat kontrol, tetapi merupakan pilar utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan terpercaya. Dengan pengelolaan risiko yang sistematis, kita dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, menjaga keuangan daerah, serta mencegah praktik korupsi,” tutur Syafrudin Noor.
Ia menambahkan, penerapan manajemen risiko akan memperkuat prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, responsivitas, serta partisipasi publik.
Bupati Syafrudin Noor menuturkan, tantangan penyelenggaraan pemerintahan saat ini menuntut adanya integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Oleh karena itu, manajemen risiko harus menjadi bagian penting dalam transformasi budaya kerja pemerintah daerah.
Komitmen bersama ini diharapkan menjadi langkah awal menuju pemerintahan daerah yang semakin profesional, terbuka, dan berorientasi pada hasil, guna mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan. (tor/K-6)
