Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Martapura

Percepatan Penurunan Stunting Jadi Program Prioritas

×

Percepatan Penurunan Stunting Jadi Program Prioritas

Sebarkan artikel ini
Hal 4 4 KLm Martapura Rembuk stunting
REMBUK STUNTING - Bupati Saidi Mansyur membuka Rembuk Stunting 2025. (KP/Wawan)

Martapura, KP – Pemkab Banjar melalui Dinas Sosial P3P2KB menggelar Rembuk Stunting Tahun 2025, di Grand Qin Hotel Banjarbaru, Kamis (10/07/2025).

Kegiatan dibuka Bupati H Saidi Mansyur dan dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala SKPD, Tim Percepatan Penurunan Stunting, Kepala Puskesmas, Koordinator KB, Ketua APDESI dan pihak terkait lainnya.

Kalimantan Post

Bupati Saidi menegaskan, stunting bukan lagi sekadar persoalan kesehatan, melainkan tantangan besar pembangunan nasional. Anak-anak yang mengalaminya berisiko gangguan pertumbuhan, penurunan kemampuan kognitif serta kerentanan terhadap berbagai penyakit.

“Pemerintah pusat menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas. Begitu pula di Kabupaten Banjar, kita memiliki tanggung jawab besar memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang secara optimal,” ujarnya.

Menurutnya, rembuk stunting ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi capaian program, mengidentifikasi keberhasilan serta memahami berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya penurunan angka stunting di daerah.

Plh Kadis Sosial P3P2KB Aswadi menambahkan, berdasarkan data E-PPGBM periode Juni 2025, angka stunting di Kabupaten Banjar pada Triwulan II tercatat sebesar 27,3 persen dengan D/S sebesar 69,08. Angka ini menunjukkan upaya dilakukan masih belum maksimal.

“Ini menandakan pekerjaan kita bersama belum tuntas, belum tepat sasaran dan belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Aswadi.

Dia berharap melalui forum rembuk stunting ini, seluruh lintas sektor dapat berdiskusi dan menyepakati langkah strategis yang menyentuh akar masalah, terutama di tingkat desa dan kecamatan.

Permasalahan yang ditemukan di lapangan, antara lain masih maraknya pernikahan dini dan dibawah tangan, tingginya angka ibu hamil berisiko, kasus anemia, rendahnya penggunaan kontrasepsi jangka panjang, minimnya kunjungan ke posyandu, keterbatasan dana pemberian makanan tambahan (PMT) serta kasus bayi dengan berat lahir rendah.

Baca Juga :  UMKM Meriahkan MTQ Tingkat Kabupaten Banjar

Selain itu ditemukan pula kendala sosial, seperti orang tua yang tidak mengizinkan anaknya imunisasi. (Wan/K-3)

Iklan
Iklan