BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Tinggal menghitung jam, kebijakan Pemko Banjarmasin soal penahanan TPP ASN yang tak bisa menunjukkan bukti kelola sampah dengan baik rencananya bakal diterapkan, namun pro kontra soal kebijakan itu sampai saat ini masih mengemuka.
Yang paling menonjol adalah kontra dari Politisi Partai Golkar, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri. Ditegaskannya, sebuah kebijakan itu mesti inspiratif, bukan sebuah paksaan.
Menurut Rikval, Pemko Banjarmasin jangan menjadikan tunjangan sebagai ancaman, bukan tanpa alasan, ia kuatir jika ancaman tersebut akan mengganggu psikis ASN dalam bekerja, karena akan menimbulkan tekanan ecara emosional.
“Cari kebijakan yang lebih inspiratif lah, misalnya dengan mendidik atau membudayakan pilah sampah, dan ini menggunakan aktor para ASN itu sendiri, karena dengan cara ini, mereka para ASN akan menjadi terbiasa, tanpa ada tekanan apapun,” ujarnya kepada awak media ini.
Lebih lanjut, Rikval menegaskan dirinya tetap mendukung tujuan Pemko Banjarmasin untuk mengatasi persoalan sampah yang dinilai kompleks. Namun ditegaskannya, kebijakan tersebut harus diiringi dengan sosialisasi yang cukup dan akurat.
“Jangan yang semestinya ASN ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat, malah terbebani dengan terpikir TPP ditahan,” kata Rikval.
Politisi muda ini pun berharap agar masyarakat seluruhnya paham duduk persoalan yakni sampah itu tanggung jawab bersama, karena jika semua lapisan paham itu, Rikval meyakini sampah tidak akan menjadi persoalan lagi dikemudian hari.
“Gebrakan serentak yang sebenarnya kami tunggu, bersama kita sadari bahwa ini tanggung jawab kita, dan mengelola sampah ini atas kesadaran bukan paksaan,” tutupnya. (sfr/KPO-4)
