Samsul Rizal Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah Bersih dan Transparan

BARABAI, Kalimantanpost.com -Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Hal ini disampaikan Bupati HST, Samsul Rizal, setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Terkait Perencanaan dan Penganggaran secara virtual dari Auditorium Sekretariat Daerah HST, Rabu (23/7/2025)

Rakor yang dipandu Kepala Satgas Korsup Wilayah I KPK RI, Maruli Tua Manurung tersebut diikuti pula oleh Ketua DPRD HST Pahrijani, para staf ahli, asisten, serta kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab HST.

Dalam kesempatan itu, Bupati Samsul Rizal menegaskan seluruh masukan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan akan menjadi perhatian serius Pemkab HST.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi sesuai aturan yang berlaku, demi memperbaiki sistem keuangan daerah dan mewujudkan pemerintahan yang bersih serta bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.

Rakor yang diikuti oleh kepala daerah se-Kalimantan Selatan ini juga menyoroti sejumlah titik rawan korupsi dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, dalam pemaparannya mengungkapkan beberapa celah yang kerap disalahgunakan, seperti pokok-pokok pikiran (pokir) yang tidak sesuai dengan RKPD dan RPJMD, serta minim transparansi.

Selain itu, Ely juga mengungkapkan potensi penyimpangan dalam penyaluran hibah, bantuan sosial (bansos), dan bantuan keuangan (bankeu), yang seringkali tidak disampaikan secara terbuka, mengalami keterlambatan, atau bahkan disusupi kepentingan pribadi maupun oknum tertentu yang meminta komitmen fee saat pencairan.

Rakor juga memuat hasil evaluasi atas perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto.

Evaluasi ini diharapkan menjadi dasar penting bagi daerah dalam melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem keuangan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan terselenggaranya rakor ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat terus meningkatkan integritas dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta mencegah potensi korupsi sejak dini demi terciptanya pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. (adv/ary/KPO-3)