Pelaihari, KP – Wakil Bupati Tanah Laut (Wabup Tala) H Muhammad Zazuli (H Uli) secara resmi membuka kegiatan Persiapan dan Desk Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tala. Bertempat di Aeris Hotel Banjarbaru, beberapa waktu lalu.
Dalam sambutannya, H Uli menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Tala dalam membangun sistem pemerintahan yang responsif dan terpercaya di mata masyarakat.
Ia menegaskan bahwa penerapan SPIP tidak boleh lagi dianggap sebagai kewajiban administratif semata, tetapi harus menjadi instrumen strategis dalam menghadapi kompleksitas pemerintahan yang terus berkembang.
“SPIP Terintegrasi harus menjadi bagian dari siklus manajemen pemerintahan. Bukan hanya alat pengawasan, tapi juga fondasi dalam mewujudkan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah,” ujar wabup.
Lebih lanjut, H Uli menjelaskan bahwa pendekatan SPIP kini diarahkan agar terintegrasi dengan empat komponen utama, yaitu SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP.
Keempatnya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem pengendalian intern yang kokoh dan berkelanjutan. Penilaian atas maturitas SPIP juga ditekankan bukan semata pada angka, tetapi pada kualitas penerapannya dalam mencapai efektivitas organisasi, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Wabup juga mengajak seluruh kepala perangkat daerah untuk menanamkan nilai-nilai SPIP dan manajemen risiko sebagai budaya organisasi, memberdayakan APIP sejak tahap perencanaan, dan membangun sistem pengendalian intern yang melekat dalam setiap proses kerja.
“Kita tidak bisa membangun Bumi Tuntung Pandang hanya dengan semangat dan niat baik. Kita butuh sistem yang kokoh, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan,” tegasnya.
Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi hasil. Oleh karena itu turut menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, yang memberikan pendalaman materi terkait implementasi SPIP Terintegrasi. (rzk/K-6)
