Martapura, KP – Pemkab Banjar meraih penghargaan dari Pemprov sebagai Kabupaten tercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah Kalsel.
Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur H Muhidin didampingi Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman dan Sekdaprov M Syarifuddin kepada Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi pada Puncak Peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalsel yang digelar di kawasan perkantoran Gubernur, Banjarbaru, Kamis (14/08/2025).
Wabup sendiri didampingi Staf Ahli PKK Hj Fatmawati serta Kadis Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) I Gusti Made Suryawati.
Dalam kegiatan tersebut, Pemprov juga memberikan berbagai penghargaan kepada instansi dan kabupaten/kota lainnya, antara lain untuk kategori Aksi Konvergensi Stunting, Realisasi Investasi Tertinggi Tahun 2024, Zero Accident Award, Sertifikat Halal UMKM, P2 HIV/AIDS serta Lomba Kelompok Tani Berprestasi.
Diserahkan pula bantuan kesiapsiagaan bencana berupa lumbung sosial untuk 7 Kecamatan dan peluncuran Spot Baca Digital untuk SKPD se-Kalsel.
Peringatan Hari Jadi ke-75 Kalsel yang mengusung tema “Begawi Tuntung, Banua Bauntung, Rakyat Himung” diawali penampilan tari kolosal yang menampilkan ragam budaya etnis di Kalsel. Juga dirangkai penandatanganan prasasti dan peluncuran program-program strategis oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Forkopimda Kalsel.
Gubernur Muhidin mengatakan, peringatan ini menjadi momentum mengenang jasa para pendahulu sekaligus memperkuat semangat gotong royong membangun daerah.
“Dirgahayu ke-75 Provinsi Kalsel, semoga kita semua diberi kesehatan untuk terus bekerja dan berkarya demi kemajuan daerah tercinta,” ucapnya.
Dia menambahkan, Provinsi Kalsel saat ini menunjukkan berbagai capaian positif. Diantaranya surplus beras selama belasan tahun, nihil desa tertinggal, rendahnya angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga pertumbuhan ekonomi yang stabil di berbagai sektor.
Gubernur juga menyebut Kalsel menjadi provinsi tercepat di Indonesia dalam mengusulkan dokumen RPJMD 2025–2029 serta mendapat pengakuan internasional melalui penetapan UNESCO Global Geopark Meratus dan penghargaan nasional atas berbagai program unggulan, termasuk kebijakan Desa Anti-Maladministrasi. (Wan/K-3)
