WASHINGTON, Kalimantanpost.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah memerintahkan pengerahan dua kapal selam nuklir sedekat mungkin dengan Rusia menyusul pernyataan mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev.
“Ya, mereka berada dekat Rusia,” kata Trump dalam wawancara dengan Newsmax mengenai lokasi kapal selam tersebut, Jumat (1/8/2025) waktu setempat.
Trump sebelumnya mengatakan ia memerintahkan pengerahan dua kapal selam nuklir AS ke “wilayah yang tepat” di tengah meningkatnya perang kata-kata dengan Medvedev.
“Mantan presiden yang sekarang memimpin salah satu dewan terpenting Rusia, Medvedev, mengatakan beberapa hal yang sangat buruk, berbicara tentang nuklir. Dan ketika Anda menyebut kata nuklir, saya berkata — Anda tahu, mata saya berbinar, dan saya berkata, ‘Kita sebaiknya berhati-hati, karena itu ancaman terbesar.’ Seharusnya dia tidak mengatakannya.”
“Dia suka bicara kurang ajar. Dia juga pernah mengatakan hal yang sama di masa lalu, dan kami selalu ingin siap, jadi saya telah mengirim dua kapal selam nuklir ke wilayah ini. Saya hanya ingin memastikan bahwa kata-katanya hanyalah kata-kata dan tidak lebih dari itu,” kata Trump kepada Newsmax.
Trump menegaskan kembali bahwa perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun tidak akan pernah terjadi jika ia menjadi presiden.
“Saya akan mengatakan ini: Itu adalah perang yang harus diakhiri. Itu adalah perang yang mengerikan,” katanya kepada Newsmax.
Sebelumnya pada Senin, Medvedev mengecam Trump dengan memperingatkan bahwa meningkatnya tekanan presiden AS itu terhadap Kremlin terkait perang di Ukraina berisiko memicu konflik yang lebih luas, tidak hanya antara Rusia dan Ukraina, tetapi juga antara Rusia dan AS.
Dia menulis di X: “50 hari atau 10 … Dia harus ingat 2 hal: 1. Rusia bukan Israel atau bahkan Iran. 2. Setiap ultimatum baru adalah ancaman dan langkah menuju perang. Bukan antara Rusia dan Ukraina, tetapi dengan negaranya sendiri. Jangan ikuti Joe Biden!
Unggahan itu muncul setelah Trump mengancam Rusia pada Senin dengan sanksi dan tarif sekunder jika tidak mengakhiri perang di Ukraina dalam waktu “sekitar 10 atau 12 hari,” jauh lebih awal dari batas waktu sebelumnya. (Ant/KPO-3)
