PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025, di Gedung Dr. KH. Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (19/8).
Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, dan diikuti seluruh Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel serta jajaran kabupaten/kota se-Kalsel secara virtual.
Sekda Kalsel, M. Syarifuddin menekankan pentingnya SPI sebagai instrumen evaluasi dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Melalui SPI, kita dapat melihat secara objektif sejauh mana nilai-nilai integritas dijalankan di daerah.
SPI juga menjadi cerminan kualitas tata kelola dan pelayanan publik kita, ujarnya.
SPI, lanjutnya, tidak hanya mengukur risiko korupsi, tetapi juga tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi.
Hasilnya bisa dijadikan pedoman konkret untuk memperbaiki kelemahan, menutup celah penyimpangan, dan memperkuat sistem.
“Peningkatan indeks SPI akan memperkuat citra Kalimantan Selatan sebagai daerah yang serius menjalankan reformasi birokrasi dan menegakkan akuntabilitas,” tegasnya.
Pemprov Kalsel juga mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperluas partisipasi responden SPI.
Tidak hanya dari internal birokrasi, namun juga melibatkan pengguna layanan, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil.
“Dengan keterlibatan berbagai pihak, hasil survei akan lebih menyeluruh, objektif, dan mencerminkan pengalaman seluruh pemangku kepentingan,” imbuhnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa Pemprov Kalsel telah berkomitmen memperkuat integritas aparatur melalui pembinaan, pelatihan, dan penegakan aturan.
Meski masih terdapat tantangan di bidang perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan dasar, koordinasi lintas sektor diyakini dapat meningkatkan kualitas birokrasi di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.
Rakor SPI menjadi bagian dari upaya kolektif Pemprov Kalsel dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan transparansi, serta membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan di seluruh level pemerintahan daerah.
“Kami berharap Rakor ini menghasilkan langkah strategis yang dapat langsung diterapkan, sebagai bentuk nyata menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” tutupnya.(adv/K-2)
