BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Gelombang protes yang melibatkan mahasiswa, buruh, dan pengemudi ojek online (ojol) terus bergulir, dipicu isu tunjangan DPR yang dinilai tidak masuk akal di tengah kondisi ekonomi rakyat yang kian sulit. Tragedi meninggalnya Affan, seorang pengemudi ojol yang ikut dalam aksi demonstrasi, semakin memicu amarah publik dan menyita perhatian nasional.
Pengamat politik DR. Didi Susanto menilai rangkaian aksi tersebut bukan sekadar reaksi spontan, tetapi akumulasi kekecewaan mendalam masyarakat terhadap DPR. “Gerakan pembubaran DPR ini menunjukkan bahwa publik tidak lagi percaya DPR mewakili rakyat kecil. DPR kini terlihat lebih berpihak kepada kalangan berdasi ketimbang rakyat di bawah,” ujarnya. Saat ditemui diruang kerjanya. Sabtu (30/8/2025)
Menurut Didi, kehadiran pengemudi ojol dalam aksi protes merupakan simbol kuat. “Ojol adalah representasi kelas bawah yang sehari-hari bergelut mencari nafkah di jalanan. Ketika simbol masyarakat kecil ini terganggu, publik merasakan kepedihan yang sama. Mahasiswa pun merasa terpanggil untuk ikut membela,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kekecewaan rakyat semakin tajam karena kondisi perekonomian nasional yang belum menunjukkan perbaikan berarti. “Harga kebutuhan pokok naik, peluang kerja stagnan, industri tak tumbuh signifikan. Sementara DPR sibuk membicarakan tunjangan dan fasilitas. Ini jelas memicu kemarahan,” tegasnya.
Didi menyoroti bahwa DPR gagal menunjukkan prestasi yang sepadan dengan besarnya gaji dan fasilitas yang diterima. “Legislatif seolah lupa dari mana mereka berasal. Mereka lahir dari suara rakyat kecil, tapi kini terkesan menjauh. Demokrasi kita kebablasan, karena wakil rakyat tidak menunjukkan empati terhadap penderitaan rakyat di tengah ekonomi yang menurun,” papar Wakil Rektor III Uniska tersebut.
Ia menegaskan perlunya DPR segera berbenah diri. “Masyarakat tidak butuh DPR yang sibuk menaikkan tunjangan, tapi nihil prestasi. Yang dibutuhkan adalah kualitas, bukan sekadar kuantitas. Program nyata yang dirasakan langsung rakyat jauh lebih penting daripada seremonial atau pencitraan,” kata Didi.
Peristiwa ini, lanjutnya, juga menjadi ujian awal bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Harapan rakyat sebenarnya sederhana: ekonomi stabil, biaya hidup terjangkau, dan kebijakan berpihak pada masyarakat kecil. Pemerintah dan DPR harus membaca pesan ini dengan jelas, karena masyarakat sekarang semakin cerdas dan kritis,” ucapnya.
Didi mengingatkan, jika DPR dan pemerintah tidak segera merespons aspirasi rakyat, gejolak sosial bisa mengancam stabilitas negara. “Tragedi meninggalnya Affan adalah alarm keras. DPR harus bercermin. Jangan sampai kejadian serupa terulang karena dibiarkan tanpa perbaikan. Jika kepercayaan publik runtuh, yang terancam bukan hanya DPR, tapi stabilitas nasional,” pungkasnya (Fin/KPO-1)
