PALANGKA RAYA,
Kalimantanpost.com – Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk membahas strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kantor Gubernur, Jumat (22/8/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, didampingi Wakil Gubernur Edy Pratowo dihadiri seluruh bupati dan wali kota bersama Plt Sekretaris Daerah Leonard S Ampung, staf ahli, asisten sekda, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Kalteng.
Wagub Edy menekankan pentingnya memperkuat kemandirian daerah dengan menggali potensi unggulan masing-masing wilayah. Ia mengingatkan sinergi dan kolaborasi lintas pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong PAD.
“Saya kira kegiatan hari ini penting dalam rangka menyelaraskan persepsi kabupaten/kota dan provinsi, sehingga pada saatnya nanti Kalteng benar-benar mandiri, tidak harus bergantung pada pemerintah pusat,” ujar Wagub Edy.
Terkait kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan.
Beberapa sektor, seperti pajak kendaraan bermotor, BBM, pajak air permukaan, alat berat, mineral bukan logam dan batuan (MBLB), hingga bea balik nama kendaraan, menurutnya masih belum optimal.
“Untuk itu melalui rakor ini, Gubernur ingin mengetahui apa langkah strategis Bupati Walikota berkolaborasi dengan Pemprov Kalteng,” kata Wagub Edy.
Diskusi berlanjut dengan paparan dari para bupati dan wali kota, dipandu Plt. Sekda Leonard. Mereka menyampaikan sejumlah langkah strategis yang telah ditempuh dalam mengoptimalkan PAD, baik lewat program maupun sektor pajak.
Dari forum tersebut, disepakati tindak lanjut pembahasan akan dibagi dalam tiga zona: barat, tengah, dan timur, menyesuaikan karakteristik potensi masing-masing wilayah.
Gubernur Agustiar menyampaikan apresiasinya atas kehadiran kepala daerah se-Kalteng.
“Yang penting sudah ada niat, kemauan, dan tekad dalam merealisasikan optimalisasi PAD. Kalau ini berjalan otomatis kita mudah dalam membangun,” tukasnya.
Diingatkan agar bupati dan walikota memberi perhatian pada perkembangan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu instrumen untuk menggerakkan ekonomi hingga tingkat desa dan kelurahan. (drt/KPO-3)
