Banjarmasin, KP– Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalsel untuk membahas program kerja tahun 2026 yang difokuskan pada percepatan transformasi sosial.
Rapat tersebut berlangsung di ruang Komisi IV, lantai 4 Gedung DPRD Kalsel, Kamis (31/7/2025).Rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto Permono. Dalam kesempatan itu, Plt. Kepala Disdikbud Kalsel, Dr. Ir. Hj. Galuh Tantri Narindra, ST., MT., memaparkan sejumlah program prioritas tahun 2026.
Galuh menjelaskan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalsel pada tahun 2024 tercatat mencapai angka 75,19. Angka ini meningkat 0,53 poin dibandingkan tahun sebelumnya (74,66).
“Peningkatan IPM terjadi pada seluruh dimensi, baik pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup layak,” ujarnya.
Secara regional, IPM Kalsel berada di posisi kedua tertinggi setelah Kalimantan Timur dan lebih baik dibanding provinsi lainnya di Pulau Kalimantan.
Terkait kondisi ketenagakerjaan, Galuh mengungkapkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja lulusan SMA/sederajat, sekitar 7 orang masih termasuk kategori pengangguran. Ia juga menyampaikan bahwa capaian indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan pada 2022–2025 menunjukkan tren peningkatan, meski masih terdapat kabupaten/kota yang baru mencapai kategori tuntas utama dan tuntas paripurna.
“Untuk arah kebijakan pendidikan dan kebudayaan 2026, kami mengacu pada visi RPJMD Kalsel Bekerja Menuju Gerbang Logistik Kalimantan, dengan misi membangun manusia unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia,” jelasnya.
Lebih lanjut, Galuh memaparkan program quick win Disdikbud Kalsel tahun 2026 yang meliputi peningkatan akses pendidikan, peningkatan kualitas peserta didik, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, serta penguatan kebudayaan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV Bambang Yanto Permono menyoroti masih terbatasnya lapangan kerja bagi lulusan SMA/sederajat. Ia menilai perlu adanya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah , mengingatkan agar program Disdikbud dapat memberikan manfaat langsung bagi peserta didik. “Kami berharap tidak ada lagi pungutan kepada siswa, dan program insentif bagi anak-anak bisa diperluas. Semua harus sejalan dengan RPJMD,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Komisi IV siap mendukung penuh program-program Disdikbud yang dinilai mampu mendorong percepatan transformasi sosial di Kalsel. “Ada harapan baru dari paparan tadi. Kami akan mendukung semua program yang sudah dirancang,” pungkasnya.(nau/K-3)
