Martapura, KP – Dinas Kehutanan Kalsel audiensi bersama Pemkab Banjar, Senin (25/08/2025). Disambut Pj Sekdakab H Ikhwansyah mewakili Bupati, bertempat di ruang kerja Bupati, Martapura.
Audiensi ini bertujuan menjaring arahan, masukan dan dukungan Pemkab Banjar pada inisiatif pusat dalam pengembangan kawasan perhutanan terpadu.
Perwakilan Program Associate GGGI (Global Green Growth Indonesia) Eko Pranandhaita mengatakan, pihaknya mendapat arahan pusat untuk membantu pengembangan perhutanan sosial, salah satunya di Kabupaten Banjar.
“Banjar salah satu Kabupaten yang direkomendasikan dapat mengembangkan konsep Integrated Area Development (IAD) atau kawasan pengembangan terpadu berbasis perhutanan sosial. Dalam kajian kami, dari empat klaster diidentifikasi, Sungai Pinang dinilai paling potensial,” ujar Eko.
Menurut Eko, penetapan Sungai Pinang didasarkan pada sejumlah indikator, termasuk ketersediaan fasilitas, potensi komoditas unggulan serta kedekatan geografis dengan ibu kota Kabupaten. Tiga klaster lainnya yang sempat dikaji meliputi Paramasan, Aranio dan Pengaron.
“Tahap awal kami fokus satu klaster, agar implementasi konsep IAD benar-benar optimal dan menjadi model percontohan kedepan,” lanjut Eko.
Konsep IAD diharap membantu masyarakat yang memiliki izin perhutanan sosial, agar lebih berdaya melalui peningkatan kapasitas, permodalan hingga akses pasar produk hutan rakyat. Saat ini, tercatat 11 izin perhutanan sosial telah diberikan kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Banjar, mencakup sekitar 5.000 hektar kawasan hutan.
“Selama ini, karena kewenangan pengelolaan hutan ada di pusat, pemda sulit masuk secara formal dalam program-program perhutanan sosial. IAD membuka peluang pemda lebih terlibat langsung,” tambahnya.
Selain peningkatan ekonomi masyarakat, pengembangan IAD juga diarahkan mendukung pengelolaan hutan lestari dan mencegah karhutla yang menjadi isu krusial di Kalsel saat musim kemarau.
Ikhwansyah menegaskan, Pemkab Banjar mendukung penuh pengembangan IAD ini. Pemilihan Sungai Pinang sudah mendapat restu Bupati dan tindak lanjut segera dikoordinasikan lintas dinas.
“Nantinya dibuat masterplan dan rencana aksi yang mengatur aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Ini juga dikerjasamakan antara berbagai pihak, termasuk Dinas Kehutanan dan kelompok masyarakat perhutanan sosial,” terangnya.
Meski demikian, Ikhwansyah menyebut bahwa audiensi kali ini tidak berkaitan pengelolaan Taman Nasional Meratus, yang merupakan wilayah konservasi tersendiri di luar lingkup proyek IAD ini.
Langkah kedepan, pihaknya fokus pada penyusunan dokumen perencanaan, koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan kawasan.
“Jika berhasil, model ini berpeluang diperluas ke klaster lain di wilayah Banjar maupun Kabupaten lainnya di Kalsel,” tandasnya.
Hadir Kadis Budporapar Irwan Jaya, Kadistan Warsita, Kadis PUPRP Anna Rosida Santi, Kadis KUMPP I Gusti Made Suryawati dan Kadis PRKPLH Ahmad Bayhaqie. (Wan/K-3)
