Rantau, KP – Pemerintah Kabupaten Tapin menegaskan komitmennya untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu disampaikan Bupati Tapin H Yamani saat mengikuti rapat kerja secara daring bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/8/2025). Bertempat Ruang Kerja Bupati Tapin Kawasan Rantau Baru.
Rapat tersebut membahas upaya optimalisasi PAD yang dinilai menjadi kunci utama dalam mencapai kemandirian fiskal. Data Kemendagri menunjukkan, selama kurun waktu 2015–2025 kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih stagnan di kisaran 20–25 persen.
Kondisi ini dianggap belum ideal, mengingat potensi fiskal di daerah cukup besar jika dikelola dengan pendekatan yang tepat. Oleh karena itu, Kemendagri mendorong adanya kebijakan fiskal yang lebih asimetris dan berbasis potensi lokal masing-masing daerah.
Dalam struktur PAD nasional, pajak daerah mendominasi hingga 72 persen. Sementara itu, lain-lain PAD berkontribusi 12 persen, retribusi 9 persen, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah hanya 7 persen. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya diversifikasi sumber PAD di daerah.
Kemendagri juga menekankan perlunya reformasi birokrasi fiskal dan integrasi sistem informasi keuangan. Koordinasi lintas instansi seperti Bappeda, Bapenda, hingga Dinas Kominfo disebut sebagai faktor penentu keberhasilan.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Tapin H Yamani menegaskan bahwa Pemkab Tapin siap melakukan langkah strategis. Optimalisasi pemungutan pajak daerah dan peningkatan retribusi akan menjadi prioritas.
Selain itu, pemerintah daerah berencana mengelola aset daerah secara lebih produktif. Aset yang selama ini kurang dimanfaatkan akan diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.
“Digitalisasi layanan publik juga akan dipercepat, agar masyarakat lebih mudah memenuhi kewajiban pajak dan retribusi,” ujar Yamani.
Ia menilai transformasi digital menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepatuhan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
Bupati menambahkan, sinergi antarinstansi akan terus diperkuat untuk memastikan target PAD tercapai. Tidak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan langkah tersebut, Pemkab Tapin berharap dapat mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Pada akhirnya, peningkatan PAD diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tapin. (abd/K-6)
