RANTAU, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kabupaten Tapin menggelar Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sekaligus sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Selasa (26/8/2025) di Aula Bappelitbang.
Rakor ini menegaskan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan harus berbasis data yang valid agar program bantuan lebih tepat sasaran.
Bupati Tapin H Yamani melalui Sekretaris Daerah Dr Sufiansyah mengatakan, DTSEN kini menjadi acuan utama setiap program sosial. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 juga mengamanatkan seluruh daerah wajib menggunakan data tunggal.
“Dengan DTSEN kita ingin memastikan penerima bantuan tepat orang, tepat alamat, dan tepat manfaat. Tidak boleh lagi ada tumpang tindih data maupun kewenangan antarinstansi,” tegas Sufiansyah.
Ia menambahkan, TKPKD Tapin yang dibentuk melalui SK Bupati memberikan dasar hukum untuk menyinergikan langkah seluruh perangkat daerah.
Tim ini ditugaskan merumuskan strategi jangka menengah sebagaimana tercantum dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029.
Peran Badan Pusat Statistik (BPS) juga dinilai vital dalam verifikasi dan validasi data.
“Seluruh perangkat daerah harus memahami mekanisme pendataan yang dilakukan BPS. Dengan data valid, setiap program lebih terukur dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Kepala Bappelitbang Tapin Dr Meidy Haris Prayoga menegaskan tiga strategi pengentasan kemiskinan, yakni mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin, menekan jumlah kantong-kantong kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan.
“Tiga langkah ini harus dijalankan secara terintegrasi dari pusat hingga daerah,” jelas Meidy.
Tapin saat ini menempati posisi kedua terendah angka kemiskinan di Kalsel. Kondisi ini, menurut Meidy, harus dijaga dengan konsistensi program serta mempercepat intervensi pada kelompok rentan.
Data tunggal sosial-ekonomi diyakini akan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam merancang kebijakan. Sinergi perencanaan berbasis data dengan strategi sosial-ekonomi diharapkan mampu menjaga Tapin tetap sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan rendah.(abd/KPO-4)
