RANTAU, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kabupaten Tapin menggelar rapat koordinasi antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Aula Tamasa, Kantor Bupati Tapin, Selasa, (19/8/2025)
Rapat dibuka Wakil Bupati Tapin H Juanda, dengan pemateri Kapolres Tapin AKBP Weldi Rozika dan Dandim 1010 Tapin Letkol Inf Dimas Yamma Putra, perwakilan BPBD Kalsel dan BMKG Kalsel.
Sementara peserta rakor sekitar 40 peserta dari unsur Forkopimda, instansi teknis, relawan, hingga perwakilan perusahaan.
Wakil Bupati Tapin H Juanda menegaskan, Karhutla sudah menjadi ancaman tahunan yang harus diantisipasi serius.
Menurutnya, dampak kebakaran tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga mengganggu kesehatan warga.
“Kami berharap masyarakat segera melapor jika melihat ada titik api agar bisa cepat ditangani,” ujarnya.
Sementara Kapolres Tapin AKBP Weldi Rozika menambahkan, Karhutla biasanya dipicu dua faktor, yakni alam dan manusia. Pada musim kemarau, kondisi alam memang rentan, namun sebagian kasus juga disebabkan ulah manusia.
“Jika terbukti ada unsur kesengajaan, tentu ada konsekuensi hukum,” kata Weldi.
Ia menekankan pentingnya kepedulian kolektif. Menurutnya, pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan aparat, melainkan perlu dukungan masyarakat dan perusahaan.
“Semua pihak harus ikut serta agar kebakaran tidak meluas,” ujarnya.
Dandim 1010/Tapin Letkol Inf Dimas Yamma Putra menyoroti peran pemerintah desa hingga kecamatan dalam langkah pencegahan.
Ia meminta sosialisasi larangan membakar lahan dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar formalitas.
“Jangan hanya datang dan foto-foto. Himbauan harus benar-benar dipahami masyarakat,” tegasnya.
Selain aparat pemerintah, rapat juga diikuti perwakilan BMKG, Basarnas, Brimob, Manggala Agni, serta perusahaan tambang dan perkebunan di Tapin. Mereka diminta menyiagakan personel, alat berat, dan sarana pendukung jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
Pemerintah daerah berharap koordinasi lintas sektor ini dapat mempercepat respons darurat sekaligus memperkuat sistem pencegahan sejak dini. (abd/KPO-4).
