Oleh : Hj Siti Jamaliah SH *)
VOX Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Pengungkapan klasik ini bukan sekadar adagium, melainkan napas dari demokrasi itu sendiri.
Dalam lanskap Indonesia di hari-hari terakhir ini, maknanya terasa semakin relevan. Gelombang radiasi yang mengguncang berbagai daerah menjadi penanda kuat bahwa suara masyarakat tidak dapat diabaikan.
Dari buruh yang menuntut perlindungan, mahasiswa yang memekikkan idealisme, pengemudi ojek online yang merasakan dampak kebijakan, hingga siswa yang menginginkan masa depan lebih baik semuanya menyuarakan keresahan dan harapan.
Ini bukan sekedar suara-suara yang terpisah, melainkan harmoni kegelisahan yang berpadu menjadi panggilan moral bagi negara untuk mendengar, memahami, dan bertindak dengan bijaksana.
Namun, di balik riuhnya suara massa, ada kenyataan pahit yang tak boleh diabaikan bahwa rapuhnya situasi sosial yang, jika tidak dikelola dengan hati-hati, dapat menjerumuskan sistem ke dalam pusaran konflik.
Tragedi Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang menjadi korban dalam aksi massa, menggemparkan hati nurani masyarakat.
Kehilangan nyawa seorang warga negara adalah alarm keras bahwa keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perdamaian umum harus dijaga dengan penuh kehati-hatian.
Setiap aksi protes membawa pesan, tetapi juga berisiko. Ketika suara rakyat diabaikan, jalanan menjadi panggung pelampiasan. Namun ketika negara gagal menjaga warganya, kepercayaan masyarakat pun terkikis.
Situasi ini menjadi ujian besar bagi semua pihak termasuk pemerintah, aparat, wakil rakyat, bahkan hingga masyarakat sendiri.
Semua merasakannya secara mendalam atas kondisi ini. Maka, mendengarkan aspirasi masyarakat bukanlah pilihan, melainkan kewajiban moral dan konstitusional.
Semua pihak berharap aksi demo ini tidak meluas dan mencakup lebih besar lagi, sehingga situasi tetap kondusif dan terkendali.
Hal yang menjadi titik krusial saat ini adalah negara harus menjadi ruang dialog, bukan arena benturan. Suara rakyat adalah landasan legitimasi kekuasaan.
Ketika pemerintah dan wakil rakyat gagal mendengar, kesenjangan ketidakpercayaan melebar, dan di sanalah potensi kerentanan bangsa mengintai.
Namun menjaga kondusivitas bukan hanya tugas pemerintah. Semua harus mengingatkan agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam suasana sosial yang sensitif, informasi tentang widget dapat menyulut bara.
Ada pihak-pihak yang mungkin melancarkan kegelisahan ini demi kepentingan yang sempit, yang justru membahayakan masa depan bangsa.
Sejarah kelam 1998 seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk menjaga persatuan bangsa. Rakyat akan semakin menderita, oleh karena itu jangan sampai aksi ini ditunggangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Pesan ini lebih dari sekedar imbauan namun juga mengingatkan sejarah bahwa bangsa yang besar harus belajar dari luka masa lalunya.
Kondusivitas Nasional
Presiden Prabowo Subianto sendiri menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kondusivitas nasional. Dalam pernyataannya, Presiden menuntut agar aparatur terlibat dalam tindakan berlebihan hingga mengakibatkan korban jiwa ditindak tegas.
Keberanian mengakui dan mengoreksi kesalahan negara adalah kunci memulihkan kepercayaan masyarakat.
Di titik ini, keadilan bukan lagi sekedar retorika, melainkan janji yang harus ditepati. Sikap Presiden sebagai sinyal penting agar masyarakat memandang situasi secara objektif dan tidak terjebak pada rangsangan.
Bangsa ini membutuhkan ruang komunikasi yang jernih, di mana hak untuk bersuara dilindungi tanpa mengorbankan stabilitas sosial.
Tetapi ketegangan sosial bukanlah fenomena yang lahir tiba-tiba. Di bawah permukaannya, terdapat persoalan struktural yang lebih mendasar. Termasuk kebijakan pemerintah dan DPR yang sering memicu kontroversi.
Kenaikan gaji pejabat di tengah kesenjangan sosial, perilaku pamer kekayaan, hingga kebijakan yang tidak sensitif terhadap realitas rakyat seolah menjadi bahan bakar yang memperparah jarak antara negara dan warganya.
Ini semua menimbulkan kemarahan masyarakat, karena kegaduhan tersebut semakin terlihat luas. Kritik ini menegaskan perlunya empati sosial dalam setiap keputusan.
Sebab, legitimasi pemimpin lahir dari rasa percaya, dan rasa percaya tumbuh dari kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Lebih jauh lagi, refleksi di hari-hari ini juga merefleksikan permasalahan struktural seperti sempitnya akses lapangan kerja, ketimpangan ekonomi, dan minimnya perlindungan sosial.
Pemerintah sebaiknya mulai membuka ruang kerja seluas mungkin, memastikan para sarjana dan tenaga terampil mendapatkan kesempatan yang adil.
Tanpa keberpihakan nyata pada kesejahteraan, potensi ketegangan sosial hanya akan terulang kembali. Tantangan ini memerlukan sinergi lintas sektor, bukan sekadar kebijakan parsial.
Pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil harus berjalan dalam satu visi untuk menghadirkan ekosistem ekonomi inklusif. Karena inilah yang akan memungkinkan semua orang merasa memiliki bagian dalam pembangunan bangsa.
Semua pihak harus meneguhkan komitmennya untuk berada di garda terdepan mendampingi masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan bantuan.
Perlindungan hukum juga harus ditempatkan bukan semata-mata sebagai hak istimewa segelintir orang, melainkan hak fundamental setiap warga negara.
Pemerintah juga harus bisa menempatkan dirinya sebagai jembatan antara rakyat dan keadilan, memastikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum benar-benar nyata, tidak hanya tercantum di atas kertas. Upaya ini menjadi bagian dari fondasi kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum.
Jembatan Kepercayaan
Di sisi lain, situasi bangsa saat ini, dengan segala kerumitannya, membuka peluang besar untuk membangun kembali jembatan kepercayaan antara rakyat dan negara.
Keadilan sosial, transparansi, kebijakan, dan penghormatan terhadap martabat manusia adalah fondasi utama dalam menjaga stabilitas.
Tragedi Affan Kurniawan harus menjadi pelajaran bagi bangsa ini bahwa di atas semua kepentingan, nyawa manusia dan kemanusiaan tidak boleh dikorbankan.
Banyak pihak percaya bahwa komunikasi yang terbuka dan partisipasi publik yang luas adalah kunci bagi bangsa ini untuk melewati ujian besar dengan kepala tegak.
Sejarah telah mengajarkan bahwa bangsa ini pernah melalui badai yang lebih besar dan mampu bangkit kembali. Kini, tantangannya bukan hanya mencegah perpecahan, tetapi juga menyebarkan solidaritas baru di tengah keragaman suara.
Aspirasi rakyat adalah denyut nadi demokrasi. Setiap suara yang lahir dari kegelisahan harus dijawab dengan kebijakan yang adil, bukan kekerasan atau pembungkaman.
Ketika negara membuka ruang bagi rakyatnya untuk didengarkan, saat itulah kepercayaan terbangun, dan Indonesia dapat melangkah lebih pasti menuju masa depan.
Momentum hari ini dapat menjadi titik balik. Suara rakyat harus kompas menjadi, keadilan menjadi landasan, dan persatuan menjadi tujuan. Indonesia adalah rumah bersama, dan menjaga rumah ini adalah tanggung jawab bersama.
Hanya dengan saling mendengar, saling memahami, dan saling melindungi, perjalanan bangsa akan menemukan cahaya yang menuntun pada masa depan yang lebih adil, damai, dan sejahtera.
Vox populi vox dei, ketika suara rakyat benar-benar didengar, bangsa ini akan menemukan kekuatannya. (Antara/Tim Kalimantanpost.com)
*) Penulis adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI).
