Banjarbaru, KP – Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 33.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se-Indonesia bakal diangkat pemerintah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Ini kabar baik bagi para pendamping PKH di berbagai daerah,” kata Mensos Saifullah dalam dialog Pilar-pilar Sosial di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru, Selasa (23/9).
Ia memastikan kabar baik itu bakal segera tercapai karena menjadi komitmen pemerintah dalam mensejahterakan pendamping PKH yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat hingga di tapak bawah.
“Insya Allah, 33 ribu lebih pendamping PKH di seluruh Indonesia, sebentar lagi akan menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK,” ujarnya.
Mensos Saifullah menegaskan bahwa keputusan ini merupakan harapan besar Presiden Prabowo Subianto dalam rangka meningkatkan kapasitas pendamping PKH supaya kerjanya lebih terukur.
Pada kesempatan itu, Mensos memberikan semangat kepada para pilar sosial dari beberapa kabupaten/kota se-Kalsel, yakni pendamping PKH, Tagana, TKSK, Karang Taruna, Reksos, Pordam, dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang selama ini aktif membantu masyarakat.
“PSM juga sebagai relawan yang tulus, meski tidak mendapat dukungan dari pemerintah,” ungkapnya.
Ia pun mengingatkan para pihak akan pentingnya kerja bersama antara pemerintah daerah, pilar sosial, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden Prabowo.
Mensos melaksanakan kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalsel, pada 22-23 September 2025 dengan sejumlah agenda, yakni mengunjungi calon siswa Sekolah Rakyat di BLK Kalsel, memberikan pelatihan kepada para wali asuh dan wali asrama siswa Sekolah Rakyat di BBPPKS Banjarbaru, yang juga diikuti secara daring lima provinsi lain, Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Papua.
Sisi lain, dalam kunjungan kerjanya,
Menteri, menegaskan pentingnya penyamaan persepsi dalam menerjemahkan program-program prioritas Presiden, terutama yang berkaitan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sekolah rakyat, serta penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
“Setidak-tidaknya ada tiga hal yang perlu dipahami bersama.
Pertama mengenai DTSEN, kedua tentang sekolah rakyat, dan ketiga bansos tepat sasaran.
Tiga-tiganya saling berhubungan, sehingga harus dijadikan pedoman bersama,” ujar Mensos saat melakukan kunjungan kerja ke BBPPKS Banjarmasin.
Terkait penyaluran bansos, Kementerian Sosial bersama BPS telah melakukan ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Dari hasil verifikasi, terdapat 1,9 juta KPM yang dinyatakan tidak layak lagi menerima bansos.
“Kami juga mendalami lebih jauh profil penerima, karena ada yang sudah menerima 5 tahun, 10 tahun bahkan 15 tahun.
Ada pula yang terindikasi bermain judi. Bagi mereka yang benar-benar masih membutuhkan, diberikan kesempatan untuk reaktivasi melalui kelurahan, desa, dinas sosial setempat, atau aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation)” terang Mensos Saifullah.
Selain itu, dirinya menyebutkan bahwa ditemukan pula penerima yang mengaku berprofesi sebagai pegawai BUMN, dokter, pengacara, hingga anggota TNI/Polri.
“Kalau terbukti, tentu mereka tidak akan menerima bansos lagi. Bantuan harus dialihkan kepada yang benar-benar berhak,” tega Mensos Saifullah.
Ia pun memastikan, seluruh temuan terkait data penerima bansos akan ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah dan pendamping PKH.
“Kami tidak ingin berspekulasi, tapi semua temuan ini akan dipastikan tindak lanjutnya agar bansos benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Pembekalan
Menteri juga menekankan pentingnya peran wali asrama dan wali asuh dalam mendampingi para siswa Sekolah Rakyat. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan pembekalan dan retret.
“Kita ingin wali asrama dan wali asuh bekerja dengan baik dan tenang, mendampingi anak-anak istimewa yang memiliki talenta, minat, dan bakat masing-masing.
Karena itu, empati dan kesabaran sangat dibutuhkan, agar anak-anak ini memperoleh kasih sayang serta bimbingan yang mampu menjadikan mereka generasi tangguh,” katanya.
Mensos menambahkan, wali asrama diharapkan mampu menciptakan suasana asrama layaknya rumah sendiri.
Dengan begitu, siswa merasa nyaman, sekaligus terbimbing dalam hal kedisiplinan, ketertiban, serta pembelajaran.
“Belajar dari pengalaman sebelumnya, memang sempat ada tantangan anak-anak mengalami homesick.
Namun seiring waktu, mereka bisa beradaptasi.
Maka wali asrama dan wali asuh harus memahami betul tugas dan tanggung jawabnya,” tegasnya.
Dalam pelatihan yang berlangsung selama tiga hari ini, para wali asrama dan wali asuh diberikan materi mengenai pola pengasuhan sesuai jenjang pendidikan siswa, mulai SD, SMP, hingga SMA.
Juga dijelaskan prosedur standar (SOP) jika menghadapi situasi tertentu, seperti ketika anak sakit, sehingga mereka dapat bertindak dengan benar.
“Semua materi disampaikan oleh narasumber yang kompeten. Ini menjadi satu kesatuan agar wali asrama dan wali asuh bekerja profesional.
Bahkan alat ukur kinerja mereka juga akan dijelaskan,” tambah Mensos Saifullah.
Dirinya juga menyebut, pembekalan ini merupakan tahap awal dari rangkaian pelatihan berkelanjutan.
“Tahun depan akan ada lagi peningkatan kapasitas. Gurunya sudah, kepala sekolah sudah, kini giliran wali asuh yang dipersiapkan,” ujarnya.
Terkait pembangunan fisik sekolah rakyat, Mensos Saifullah menegaskan saat ini sebagian masih menggunakan gedung sementara.
Namun pada tahun ini pemerintah mulai membangun sekurang-kurangnya 100 titik sekolah permanen untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan kapasitas lebih dari seribu siswa per sekolah.
“Jika setiap kabupaten/kota memiliki satu sekolah rakyat, maka bisa ada 500 lebih titik di seluruh Indonesia. Kapasitas seribu per sekolah berarti bisa menampung 500 ribu siswa.
Untuk tahun ini baru 16 ribu, tahun depan minimal 42 ribu, dan jumlahnya akan terus bertambah,” ungkapnya. (*/ant/K-2)
