Banjarmasin, KP – Upaya pencegahan korupsi terus digencarkan Pemerintah Kota Banjarmasin, salah satunya melalui penguatan program MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) di sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Pemantauan yang digelar Selasa (09/09) di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin.
Rapat dibuka oleh Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, didampingi Sekretaris Daerah Ikhsan Budiman, serta Satgas Penindakan Agus Kurniawan (Jaksa Utama Pratama) bersama tim. Seluruh kepala SKPD dan jajaran terkait turut hadir.
Dalam sambutannya, Wali Kota Yamin menegaskan dukungannya terhadap penerapan MCSP yang digagas KPK sebagai instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik.
“Kami sangat mendukung adanya MCSP KPK ini. Program ini tentu akan sangat membantu Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui delapan fokus area yang dievaluasi setiap tahun sebagai rapor bagi Kota Banjarmasin,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan rapat kali ini secara khusus menitikberatkan pada sektor PBJ, guna menilai sejauh mana indikator pengadaan telah berjalan sekaligus memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas di setiap proses.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin mengetahui sejauh mana indikator pelaksanaan pengadaan sudah dilakukan, bagaimana pengendalian PBJ strategis, serta menunjukkan independensi UKPBJ dalam mewujudkan transparansi. Selain itu, penting juga memastikan regulasi kebijakan tersedia untuk mendukung akuntabilitas,” jelasnya.
Wali Kota Yamin juga berharap kehadiran Satgas Penindakan Agus Kurniawan bersama tim dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi peningkatan nilai MCSP Kota Banjarmasin, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa.
Rapat koordinasi ini meneguhkan komitmen Pemkot Banjarmasin dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, mencegah praktik korupsi, serta menghadirkan sistem pengadaan yang transparan, profesional, dan akuntabel demi peningkatan kualitas pelayanan publik. (Sfr/K-3)
