BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Kota Banjarmasin mencatat sejarah baru sebagai kabupaten/kota pertama di Kalimantan Selatan yang berhasil merampungkan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh kelurahan. Pencapaian tersebut ditandai dengan kegiatan serah terima Surat Keputusan (SK) dan Surat Tanda Register (STR) Posbankum di Halaman Balai Kota Banjarmasin, Minggu (7/9).
Walikota Banjarmasin, M. Yamin, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembentukan Posbankum merupakan langkah strategis dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat. Menurutnya, dengan hadirnya Posbankum di setiap kelurahan, warga tidak akan lagi kesulitan dalam memperoleh pemahaman maupun pendampingan hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota Banjarmasin beserta seluruh jajaran yang telah mendukung penuh program ini.
“Banjarmasin menjadi role model di Kalimantan Selatan. Semoga ini dapat ditiru kabupaten/kota lain agar masyarakat di seluruh daerah memiliki akses hukum yang sama. Dengan 100% Posbankum di Banjarmasin, kehadiran hukum benar-benar dirasakan di tengah masyarakat,” tegas Alex.
Kakanwil menambahkan bahwa program Posbankum sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya keadilan dapat diakses hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Posbankum diharapkan tidak hanya menjadi tempat konsultasi hukum, tetapi juga wadah mediasi konflik secara damai, advokasi perkara, serta rujukan kepada advokat bila diperlukan.
Kegiatan bersejarah ini turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD, Kepala Bagian, Camat, dan seluruh lurah se-Kota Banjarmasin. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan menegaskan komitmen bersama dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan memiliki akses keadilan yang lebih merata. (KPO-1)
