PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Kerjasama lanjutan antara Bank Indonesia (BI) dengan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi ditandatangani melalui Perjanjian Pengelolaan Layanan Kas Titipan (Kastip) Kantor Cabang Bank Kalteng Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, di Palangka Raya, Senin (29/9/2025).
Dari pihak Bank Indonesia perjanjian langsung ditandatangani Kepala Perwakilan BI Palangka Raya Yuliansah Andrias, dan Kepala Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik, Predia N Sihotang.
Bank Indonesia bersama Bank Kalteng berkomitmen melaksanakan program literasi keuangan digital secara berkelanjutan.
Langkah ini diyakini mampu mengubah kebiasaan masyarakat yang masih dominan menggunakan uang tunai menuju transaksi non-tunai yang lebih cepat, aman, dan efisien.
Adanya perjanjian pengelolaan layanan kas titipan ini, Bank Kalteng tidak hanya menjadi mitra BI dalam menjaga peredaran rupiah, tetapi juga garda terdepan memperluas inklusi keuangan digital di Kalteng.
Senior Executive Vice President (SEVP) Operasi dan Jaringan Bank Kalteng, Ari Gunawan menegaskan, siap mendukung BI dalam menjamin ketersediaan rupiah.
Dikatakannya, hadirnya kas titipan di Nanga Bulik, kami ingin memastikan distribusi uang rupiah lebih merata.
Bank Kalteng bersama BI berkomitmen mendekatkan fungsi bank sentral kepada masyarakat, khususnya di wilayah pelosok.
Kepala Perwakilan BI Kalteng Yuliansah Andrias menjelaskan, kerja sama itu memiliki arti penting bagi daerah yang memiliki wilayah luas dan tantangan distribusi yang tidak ringan.
“Kalteng termasuk salah satu provinsi terluas di Indonesia. Dengan kas titipan di Nanga Bulik, distribusi rupiah akan lebih lancar, transaksi masyarakat terjamin, dan stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga,” ujarnya.
Selain menjaga ketersediaan uang tunai, Yuliandrias menegaskan, kerja sama BI dan Bank Kalteng juga diarahkan untuk mempercepat adopsi transaksi digital.
“Kami ingin mendorong masyarakat agar lebih terbiasa dengan sistem pembayaran non-tunai. Layanan pemerintah seperti pembayaran pajak dan retribusi akan semakin efisien bila dilakukan secara digital,” jelasnya.
Diakui kerja sama bukan hanya soal uang tunai, tetapi juga tentang bagaimana bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sistem pembayaran modern yang inklusif. (drt/KPO-4).
