Banjarbaru, KP – Ratusan tenaga honorer mendatangi Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (16/9/2025). Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian setelah formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu terbaru tidak mencantumkan posisi mereka.
Massa terdiri dari pustakawan, tenaga tata usaha, hingga penjaga sekolah. Mereka meluapkan kekecewaan karena merasa diabaikan meski telah lama mengabdi.
Salah seorang perwakilan, Syafiah Sari Hartati, yang sudah 18 tahun bekerja di SDN 3 Cempaka, menyebut banyak rekannya mengabdi lebih dari dua dekade tanpa kepastian status.
“Teman-teman ada yang 19, 21, bahkan 22 tahun mengabdi. Rata-rata sudah di atas 7 tahun, terutama penjaga sekolah, karena di SD sudah tidak ada lagi yang daftar CPNS,” ungkapnya.
Syafiah menegaskan, para honorer kecewa karena formasi pustakawan dan penjaga sekolah tidak diakomodasi dalam skema PPPK paruh waktu. Mereka mendesak DPRD memperjuangkan kepastian status, baik sebagai PPPK paruh waktu maupun penuh waktu.
“Sekitar 100 lebih tenaga honorer, dan tidak ada formasi untuk kami,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, mengakui persoalan ini terjadi karena adanya regulasi pusat yang berlaku sejak tahun lalu.
“Kami harapkan aspirasi ini bisa ditindaklanjuti sesuai tupoksi DPRD. Daerah tetap bisa mengangkat jika formasi itu memang dibutuhkan,” jelas politisi Golkar yang akrab disapa Kiki tersebut.
Ia menambahkan, Banjarbaru termasuk daerah yang terdampak revisi formasi PPPK paruh waktu. Meski begitu, DPRD berkomitmen mencari solusi agar para tenaga honorer mendapat kepastian status.
“Yang jelas statusnya harus diakui dulu. Saat ini seleksi PPPK tetap berjalan, tetapi formasi mereka dianggap dihapus. Itu yang jadi pertanyaan,” tutupnya.(Dev/K-7)
