PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Ini tuntutan Aliansi Gerakan September Hitam bersama Aliansi Cipayung Plus serta sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demo damai di depan Gedung DPRD Kalimantan Tengah, Senin (1/9/25).
Kedatangan berbagai kelompok ini menunjukkan bahwa isu yang disuarakan bukan hanya berasal dari satu pihak, melainkan mewakili keresahan yang lebih luas.
Juru bicara pendemo, pihaknya datang dengan tujuan yang sama, menuntut hadirnya kebijakan yang berpihak kepada rakyat, menolak praktik penyalahgunaan kekuasaan.
“Serta memastikan fungsi legislatif dan eksekutif dijalankan sepenuhnya untuk kepentingan publik,” ujar Ade Anwar R, Koordinator Lapangan Gerakan September Hitam.
Lebih lanjut massa mendesak DPRD Kalteng untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke tingkat pusat sekaligus memperkuat fungsi pengawasan.
Adapun poin-poin tuntutan yang disampaikan antara lain, pertama mendesak DPR-RI mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, menolak RUU Polri, mencabut UU TNI, serta merevisi kembali RKUHAP.
Kedua, menolak kenaikan gaji, tunjangan, dan dana pensiun anggota dewan. Ketiga mendorong evaluasi ketat serta akuntabilitas pemerintah daerah.
Demo juga diwarnai simbolisasi sebagai bentuk kritik terhadap kinerja dewan yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik.
Kepada media, Ade Anwar menilai jalannya aksi tetap kondusif meski sempat ada upaya provokasi.
“Kawan-kawan sudah menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Aksi ini membuktikan perjuangan rakyat bisa disuarakan dengan cara damai dan bermartabat,” ucapnya.
Massa aksi juga memberikan apresiasi kepada DPRD Kalteng yang bersedia menemui peserta unjuk rasa dan membuka ruang diskusi. Mereka menilai langkah tersebut sebagai awal komunikasi politik yang lebih terbuka.
“Kami berharap ini tidak berhenti pada pertemuan simbolis. Harus ada tindak lanjut nyata melalui kebijakan dan sikap politik yang berpihak pada masyarakat,” ucapnya. (drt/KPO-4).
