Oleh : AHMAD BARJIE B
Selama ini perhatian pemerintah terhadap pembangunan di Kalimantan sangat kurang. Padahal SDA Kalimantan dikuras setiap hari. Pada semiloka “dari Kalimantan untuk Indonesia” di Banjarmasin lebih 10 tahun lalu, diungkapkan, kurangnya perhatian tersebut diduga disebabkan pemerintah pusat menganggap kontribusi Kalimantan dalam mempertahankan kemerdekaan dahulu sangat kurang, bahkan hampir tidak ada. Pusat seperti kurang mendapatkan informasi maksimal tentang perjuangan Kalimantan.
Bertolak dari kenyataan historis yang terjadi, perjuangan di Kalimantan sebenarnya sangat kuat dan heroik, hanya saja kurang diberitakan sampai ke pusat. Hal ini disebabkan Belanda (NICA) sangat ketat melakukan blokade, tidak saja di segi sosial politik dan ekonomi, tetapi juga informasi, sehingga informasi perjuangan dari Kalimantan ke Jawa sangat sulit, begitu juga sebaliknya.
Penulis pernah mewawancarai H Lambran Ladjim (1926-2011), salah seorang saksi dan pelaku sejarah, Ketua Paguyuban Palagan Nagara di Banjarmasin. Beliau menekankan, kalau di Kalimantan tidak ada perjuangan, tentu tidak ada yang namanya Proklamasi 17 Mei 1949 oleh Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan, yang menegaskan Kalimantan bagian tidak terpisahkan dari NKRI.
Kalau tidak ada perjuangan yang hebat dan dahsyat, tentu tidak akan datang Van der Plaas, seorang ahli agama Islam yang menguasai ilmu-ilmu keislaman, fasih berbahasa Arab dan hafal banyak ayat Alquran dan hadits. Ia diutus Belanda membujuk ulama besar KH Muhammad Jakfar di Nagara untuk menjadi Qadhi Besar Kalimantan sekaligus memimpin Mahkamah Syariah bentukan Belanda. Walau dijanjikan gaji besar dan fasilitas lengkap menggiurkan, beliau menolak.
Sekiranya tidak ada perjuangan yang hebat, tentu tidak mungkin Belanda merencanakan mendatangkan Kapten Raymond Westerling yang sukses membunuh 40 ribu rakyat di Sulawesi Selatan. Padahal atasannya Komandan Letkol Venendals sudah berada di Kalimantan. Sekiranya Westerling jadi beraksi, semakin banyak lagi korban rakyat di daerah ini.
Jika tidak ada perjuangan yang hebat, tentu Belanda tidak akan meminta cease fire (gencatan senjata), sehingga pemerintah RI di Yogyakarta saat itu mendatangkan Mayjen Soehardjo untuk membujuk Letkol H Hasan Basry dkk agar mau berunding dan meletakkan senjata. Padahal lewat Perjanjian Linggajati, Kalimantan tidak diakui Belanda masuk dalam NKRI. Saat itu, terutama sejak Januari hingga Agustus 1949 Belanda sudah sangat kewalahan dan terdesak menghadapi pejuang Kalimantan yang sangat berani dan militant. Mereka tidak saja bergerilya tetapi mampu menyerang musuh di perkotaan, menculik aparat Belanda, melakukan boikot ekonomi dsb.
Semua aparat Belanda, tentara, polisi, dan amtenarennya tidak berani lagi bertugas di kecamatan-kecamatan dan ditarik ke kota-kota kabupaten. Kecuali di Nagara tetap dipertahankan dengan dua kompi tentara lengkap dengan MPU (militer dan polisi) serta dua buah kapal perang karena Nagara dianggap biang kerok ekstremisten.
Fakta di atas menunjukkan perjuangan rakyat Kalimantan sesungguhnya sangat kuat dan dahsyat sehingga NICA Belanda kewalahan. Hanya perjuangan ini kurang disebarluaskan sampai ke pusat. Sekarang pun buku-buku perjuagan Kalimantan belum banyak disusun dan tidak menasional. Tidak mustahil banyak orang, khususnya elit di Jakarta kurang mengetahui perjuangan Kalimantan yang sesungguhnya yang tidak kalah, bahkan lebih kuat daripada di daerah lain.
Karena itu kita harapkan pemerintah pusat ke depan lebih memperhatikan pembangunan di Kalimantan. Sepertinya selama ini pemerintah lebih memperhatikan daerah yang cenderung “nakal”. Menurut Pak Lambran, Kalimantan dapat diumpamakan anak nang pamaasian dan panurut, sehingga kurang diperhatikan oleh kuitan (pusat). Mestinya pemerintah lebih memperhatikan Kalimantan, tanpa menunggu Kalimantan banakal. Selain karena perjuangannya yang besar dan terbukti setia pada NKRI sejak awal, juga banyak kekayaan Kalimantan yang sudah dieksploitasi dan dinikmati pusat.
Rakyat hendaknya tidak henti-hentinya berusaha memperbaiki nasibnya. Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sehingga mereka mengubah nasib mereka sendiri. Tetapi usaha dari rakyat tentu terbatas, jangankan memikirkan urusan negara dan daerah, menafkahi keluarga mereka saja susah. Karena itu Pemerintah hendaknya jangan mengabaikan rakyat Kalimantan atau nasib rakyat di mana saja, jangan bertindak yang mengarah kepada kesewenangan dan kezaliman, jangan korupsi dan menguntungkan diri sendiri di saat kehidupan rakyat serba susah. Hal itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah nantinya.
Rasulullah SAW menyatakan, setiap kamu pemimpin dan aka dimintai pertanggungjawaban. Dalam hadits Qudsi Allah menyatakan, demi kemuliaan dan keagungan-Ku, pasti akan Kubalas si penganiaya cepat atau lambat, dan pasti akan Kubalas orang yang melihat orang lain teraniaya, tetapi ia tidak berusaha menolongnya padahal ia mampu. Hadits lain, pemerintah yang tidak adil tidak akan mencium bau sorga di akhirat nanti. Wallahu Alam.
