Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Kalsel

Kalsel – Jatim Jalin Kerjasama Misi Dagang

×

Kalsel – Jatim Jalin Kerjasama Misi Dagang

Sebarkan artikel ini
1 4 klm Kontrak Pemprov 17 Kalsel Jatim kerjasama misi dagang
KEGIATAN dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, bersama Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin yang mewakili Gubernur H. Muhidin, di Hotel Galaxy Banjarmasin, Rabu (17/9). (Adv)

PEMERITAH Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) memperkuat kerja sama ekonomi melalui misi dagang dan investasi yang resmi dibuka di Hotel Galaxy Banjarmasin, Rabu (17/9).

Kegiatan dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, bersama Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin yang mewakili Gubernur H. Muhidin.

Kalimantan Post

Khofifah menekankan pentingnya misi dagang ini sebagai sarana memperluas jejaring bisnis sekaligus memperkuat pasar domestik.

Antusiasme pelaku usaha Kalsel dinilai sangat tinggi, terlihat dari capaian transaksi yang mencapai Rp 1,5 triliun hingga tengah hari.

“Apa yang kita saksikan hari ini adalah kelanjutan dari pertemuan bisnis virtual yang sebelumnya sudah digelar.

Saatnya kita sama-sama membangun sektor-sektor yang memberi nilai tambah bagi Jawa Timur maupun Kalimantan Selatan,” ujar Khofifah.

Sementara itu, Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Sekdaprov Syarifuddin mengapresiasi langkah Pemprov Jatim yang secara konsisten menggelar misi dagang lintas provinsi.

Menurutnya, aktivitas ini memiliki peran strategis dalam mempererat konektivitas antarwilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi bersama.

Kalsel memiliki komoditas unggulan seperti perikanan, perkebunan, kayu olahan, hingga kerajinan tangan. Momentum ini harus dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperluas jejaring bisnis dan membuka peluang kerja sama berkelanjutan,” kata Syarifuddin.

Sebagai tindak lanjut, dilakukan penandatanganan komitmen transaksi perdagangan dan kerja sama antara delapan SKPD dari kedua provinsi serta empat organisasi, di antaranya IWAPI, REI, KADIN, dan HIPMI.

SKPD yang terlibat meliputi Dinas Perkebunan, Peternakan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan, PMD, Infokom, dan PTSP. (adv/K-2)

Baca Juga :  Komitmen Hunian Layak untuk Masyarakat 
Iklan
Iklan