Oleh : Noor Diani
Pemerhati Pangan
Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tengah menghadapi tantangan serius dalam menjaga ketahanan pangan. Saat ini di beberapa desa dengan salah satu program unggulan ketahanan pangan telah menjangkau Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa. Pada 2025 ini, pemerintah daerah memfasilitasi pendanaan sebesar Rp120 juta bagi Kader PKK pada empat desa di Hulu Sungai Selatan dan Tapin dengan fokus diversifikasi pangan untuk berinovasi menghasilkan banyak jenis pangan yang diolah dari umbi-umbi, pisang, dan tanaman hortikultura lain untuk diolah menghasilkan produk berlabel halal (Antaranewa.com, 2025/08/16). Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan menilai pentingnya langkah kolaborasi untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat di daerah dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui diversifikasi pangan guna memperluas jenis pangan yang dikonsumsi masyarakat. Dukungan pemerintah daerah terhadap inovasi kelompok tani itu pun sejalan dengan langkah pemerintah pusat untuk meragamkan jenis-jenis pangan di daerah, sebagai salah satu upaya mengendalikan inflasi dari sektor beras. Inovasi positif ini pun terus dikembangkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan melalui pembinaan bagi kelompok tani. Bahkan tidak hanya di kalangan kelompok tani (Antaranewa.com, 2025/08/16).
Kementerian Pertanian menargetkan cetak sawah rakyat seluas 30 ribu hektare di Kalimantan Selatan guna meningkatkan produksi dan mendorong kemandirian pangan masyarakat setempat secara berkelanjutan serta mewujudkan swasembada pangan nasional (koran-jakarta.com, 2025/08/15). Ketahanan pangan juga berhubungan dengan ketersediaan bahan pokok. Pada kenyataannya, petani negeri ini mengalami kesulitan dalam bertani. Mereka susah mencari pupuk, kalaupun ada, harganya mahal. Mereka dihadapkan dengan hama tanaman yang merusak pertanian atau teknologi pertanian yang masih tradisional. Meskipun ada bantuan pemerintah, jumlahnya terbatas dan masih membuat sulit para petani, kecuali para petani yang memiliki modal besar, mereka baru dapat keuntungan. Namun, mayoritas petani negeri ini bukanlah petani kaya.
Upaya praktis pemegang kebijakan untuk menyelesaikan masalah pangan jelas bersifat sementara. Pemberian bantuan tidak akan dapat membuat masyarakat langsung keluar dari masalah utama. Ketahanan pangan bukan sekadar memastikan masyarakat dapat makan enak selama tiga bulan, melainkan harus menjamin kebutuhan rakyat terpenuhi selama hidupnya. Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar ketahanan negara dalam kondisi apa pun, baik damai, bencana, atau peperangan. Pangan bukanlah sekadar masalah ekonomi, tetapi termasuk masalah politik. Pemimpin harus memiliki politik ketahanan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat.
Islam sebagai sistem ideologis memiliki konsep jelas dan komprehensif terkait ketahanan pangan. Sebagai agama yang sempurna, Islam akan menyelesaikan permasalahan ini secara fundamental (dari dasar). Ini karena aturan Islam tidak hanya dipegang oleh individu, melainkan juga harus dipegang oleh negara. Negara wajib menjadikan Islam sebagai landasan dalam membuat aturan. Negara wajib menjalankan syariat Islam agar masyarakat dapat hidup berkah, termasuk dalam mewujudkan ketahanan pangan. Negara juga berkewajiban memenuhi seluruh hajat rakyatnya sehingga bertanggung jawab mengelola rantai pangan, mulai dari produksi, distribusi, sampai konsumsi. Negara tidak boleh membiarkan seluruh rantai itu berjalan sendiri atau menyerahkan pada swasta. Ia harus mengawasi sehingga tidak ada pemodal atau pihak lain yang bisa merusak harga, berbuat curang, ataupun menimbun barang. Ketahanan pangan bukanlah sekadar memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, melainkan juga menjamin pangan yang rakyat konsumsi halal dan tayib.
Semua ini hanya bisa terlaksana jika negara mengambil Islam sebagai solusi fundamental. Islam memberikan jawaban dengan adanya sistem pemerintahan Islam yang akan menjadikan Islam sebagai landasan pengambilan kebijakan. Hanya negara yang berprinsip atas kalam Ilahi yang mampu mengatasi semua problem pangan. Kebijakan yang diambil dalam rangka memenuhi urusan umat akan mementingkan kebutuhan umat, bukan konglomerat seperti saat ini. Arah pengelolaannya bukan semata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi berkaitan dengan jaminan pemenuhan pangan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali, hingga level individu sekalipun. Wallahualam.
