JAKARTA, Kalimantanpost.com – Menindaklanjuti aksi demo Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan (Kalsel) beberapa hari lalu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) Kalsel, bersama Wakil Ketua DPRD, Ketua Bapemperda, Ketua Badan Kehormatan (BK) dan Anggota DPRD Kalsel didampingi Sekretaris DPRD Kalsel, berangkat menuju Gedung MPR/DPR Republik Indonesia (RI) di Jakarta, untuk menyampaikan 7 tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel.
Tiba di Gedung Senayan, rombongan diterima Ketua Komisi II DPR RI , Dr. H. M. Rifkynizami Karsayuda, SH., MH., bersama-sama Anggota DPR DI dan DPD RI asal daerah pemilihan Kalsel 1 dan 2, Kamis, 4/9/2025, diruang kerja Komisi II DPR RI.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, selain mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih atas penerimaan Ketua Komisi II dan Anggota DPR RI, juga langsung menyampaikan tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel berskala nasional maupun menyuarakan berbagai aspirasi masyarakat lokal di banua.
Tujuh tuntutan berskala nasional yang disampaikan adalah efisiensi gaji dan tunjangan DPR agar disesuaikan dengan kondisi fiskal negara serta transparansi penggunaannya, reformasi Polri, revisi undang undang tentang Polri, komitmen Polri dalam penyelesaian kasus tindakan represif aparat, pengusutan tuntas kasus meninggalnya saudara Affan Kurniawan, penyelesaian pengelolaan pertambangan batu bara dan penyelesaian konflik agraria, mengevaluasi program strategis yang menggunakan anggaran besar mengingat rakyat dibebani pajak yang besar, seperti program makan gizi gratis (MBG) dan koperasi merah putih (KMP), peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer, dan pengesahan RUU perampasan aset dan RUU perlindungan masyarakat adat.
Terkait isu lokal, para wakil rakyat Kalsel juga menyuarakan aspirasi masyarakat banua, antara lain penolakan hutan meratus menjadi taman nasional, percepatan pembangunan jembatan pulau laut, peningkatan dana bagi hasil, dan perhatian terhadap tenaga honorer, khususnya guru.
Sebelum menanggapi berbagai tuntutan dan aspirasi yang disiarkan secara live di salah satu media sosial, Ketua Komisi II DPR RI Dr Rifkynizami Karsayuda, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat Kalsel, khususnya yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalsel yang sudah melakukan aksi damai pada 2 September lalu.
Selanjutnya, menjawab tuntutan reformasi institusi DPR RI, Rifky menyatakan bahwa semua tuntutan akan ditindaklanjuti oleh seluruh Anggota DPR RI Dapil Kalsel.
“Silakan dilihat progresnya. Hal-hal yang merupakan kewenangan pimpinan dan presiden, saya sudah janji tadi akan saya bikinkan pengantar ke pimpinan DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban”, jelas Rifky.
Dikesempatan itu, Rifky bersama Anggota DPR dan DPD RI asal Kalsel lainnya menyampaikan permohonan maaf bila kinerja mereka belum memenuhi harapan masyarakat banua.
“Dan kami memohon maaf kalau kemudian perkataan, perilaku, perbuatan kami selama ini dianggap mungkin belum bisa memenuhi ekspektasi atau harapan masyarakat Kalimantan Selatan”, tutur politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Usai pertemuan Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, SH mengungkapkan rasa syukur yang mendalam karena sudah menunaikan janji untuk menyampaikan dan menyuarakan tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel kepada Anggota DPR RI di Senayan.
“Alhamdulillah hari ini kami sesuai dengan janji dan diterima oleh Ketua Komisi II dan Anggota DPR RI lainnya asal Dapil Kalsel. Pada intinya aspirasi yang dituntut oleh elemen masyarakat dan mahasiswa sudah kami serahkan semuanya,” pungkas H. Supian.
Turut serta hadir dalam menyampaikan tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel, Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Alpiya Rachman dan H. Kartoyo, Ketua Bapemperda H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, Ketua Badan Kehormatan (BK) H. Rosehan NB dan Anggota DPRD Kalsel Mustafa Zakir, Lc. didampingi Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Zaini.(nau/KPO-1)
