Dengan adanya jumlah korban dan data kasus yang tidak terkontrol, diperlukan adanya pengawasan khusus.
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan disampaikan setelah terjadinya kembali kasus keracunan makanan pada anak-anak, bahkan menimpa siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Wakil Ketua KPAI Jasa Putra mengatakan bahwa rentetan kasus keracunan MBG sudah tidak bisa lagi ditoleransi.
Ia menyoroti kondisi anak usia dini yang memiliki daya tahan tubuh jauh lebih lemah ketimbang orang dewasa.
“Kita diminta membayangkan anak-anak kita sendiri di usia sangat kecil mengalami keracunan makanan.
Pertahanan tubuh mereka masih lemah, dan tidak mudah mendeskripsikan kondisi kesehatan.
Satu kasus keracunan anak saja sudah terlalu banyak. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh,” kata Jasa Putra.
“KPAI usul hentikan sementara, sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan yang sudah di buat BGN benar benar di laksanakan dengan baik,” ujar Jasa.
Menurut dia, dengan adanya jumlah korban dan data kasus yang tidak terkontrol, diperlukan adanya pengawasan khusus untuk mencegah terjadinya keracunan makanan pada program MBG.
“Kalau program ini ingin ngebut sampai akhir tahun, sebaiknya segera ngerem sejenak.
Perlu dilihat kembali kondisi lapangan, dilakukan antisipasi, dan diperkuat pengawasan agar tidak ada lagi korban,” tegas Jasa.
Sebelumnya, KPAI bersama CISDI dan WVI melaksanakan survei suara anak untuk program MBG di 12 provinsi, melibatkan 1.624 responden anak, termasuk anak disabilitas, sejak 14 April hingga 23 Agustus 2025.
Survei ini menemukan lima persoalan utama.
Sebanyak 583 responden mengaku pernah menerima makanan MBG dalam kondisi rusak, bau, atau basi.
Bahkan 11 responden mengaku tetap mengonsumsi makanan basi tersebut karena terpaksa.
“Beberapa ungkapan anak, saya kira penting diperhatikan petugas MBG, pertama permintaan mereka agar tim pelaksana perlu lebih sering mengajak diskusi atau mendengarkan pendapat dari siswa, supaya kualitas makanan dan programnya sesuai kebutuhan, makanan yang dikasih juga harus dijaga, waktu pemberian, supaya tetap enak dan sehat,” tutur Jasa.
[]BPOM Respon
Terpisah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan, pihaknya akan tetap mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terkait pernyataan KPAI yang mendesak pemerintah menghentikan sementara program itu menyusul maraknya kasus keracunan.
“Mengalami kejadian yang belum sesuai yang kita harapkan, ya kita perbaiki, memperbaiki diri,” kata Kepala BPOM Taruna Ikrar, Senin (22/9).
Dia menjelaskan, sebagai pembantu Presiden, lembaganya bertanggungjawab dalam program tersebut melalui pencegahan kejadian luar biasa seperti keracunan dengan memastikan dapurnya dan proses distribusinya sesuai standar. Menurutnya, kejadian luar biasa yang dialami anak-anak tersebut adalah pembelajaran agar memperbaiki semuanya agar lebih sesuai standar.
Karena itu, BPOM melalui balai dan loka di daerah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mencari tahu penyebab berbagai keracunan tersebut.
Sebelumnya, di media massa dikabarkan bahwa KPAI mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara MBG guna evaluasi menyeluruh, menyusul sejumlah kasus keracunan massal.
Diketahui, pada Januari-September 2025, tercatat ada sebanyak 5.626 kasus keracunan di 17 provinsi.
Terbaru, keracunan MBG terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.
Kemudian, ada pula keracunan MBG di Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga Bau Bau, Sulawesi Tenggara.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf atas insiden keamanan pangan yang diduga akibat konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.
Sebagai bentuk tanggung jawab, BGN telah mengirimkan tim langsung ke lokasi terdampak sejak Jumat (19/9) untuk memastikan penanganan maksimal bagi seluruh korban keracunan MBG di wilayah tersebut.
Sebelumnya, BGN meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus memperkuat komunikasi guna menanggapi isu keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebelumnya Sandi Fitrian Noor, Anggota Komisi VIII DPR RI, juga soroti temuan kandungan lemak babi pada food tray atau ompreng yang digunakan dalam program MBG.
“Temuan sangat disayangkan dan harus menjadi perhatian serius semua pihak. Program MBG adalah program mulia yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat.
Namun, niat baik ini bisa menjadi blunder dan mencederai hak konstituen, khususnya umat Islam, jika aspek kehalalan produk pendukungnya diabaikan,” ujar Sandi Fitrian Noor sebelumnya.
Menurut Legislator Golkar dari dapil Kalimantan Selatan 1, temuan food tray non halal merupakan alarm bagi semua pihak untuk segera melakukan perbaikan sistemik jaminan produk halal, khususnya untuk program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat seperti MBG. (*/net/K-2)
