Banjarmaisin, KP – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (Kanwil DJPb Kalsel) mengembangkan inovasi berupa Sistem Monitoring Terintegrasi Berbasis Data Analytics.
Langkah ini lahir dari tantangan tata kelola fiskal yang masih diwarnai dengan persoalan mendasar, seperti data yang terfragmentasi, program yang tumpang tindih, lemahnya monitoring, hingga belum kuatnya kaitan belanja dengan outcome pembangunan. Kondisi tersebut berimplikasi pada inefisiensi anggaran dan kurang optimalnya pelayanan publik.
Sebelumnya, data belanja pemerintah pusat dan daerah tersebar di berbagai sistem, sehingga tumpang tindih program sering terjadi dan pemantauan realisasi belanja sulit dilakukan. Yang pada gilirannya peran Kanwil DJPb sebagai Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor (TREFA) belum berjalan optimal.
Inovasi ini merupakan gagasan Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, sebagai bagian Proyek Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional I (PKN I) Angkatan 62 Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
“Proyek inovasi ini pun telah mendapat dukungan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wujud komitmen bersama memperkuat harmonisasi fiskal,” ujarnya, Kamis (4/8/2025).
Melalui inovasi ini, lanjut dia, Kanwil DJPb Kalsel membangun sistem monitoring terintegrasi berbasis data analytics. Sistem ini menggabungkan data belanja pusat dan daerah dalam suatu dashboard interaktif, yang dilengkapi dengan analisis otomatis, early warning system, hingga rekomendasi kebijakan berbasis machine learning. Dengan begitu, pemantauan menjadi lebih transparan, koordinasi fiskal antarinstansi semakin kuat, dan perencanaan anggaran berbasis bukti.
Dijelaskan Catur, pemanfaatan data analytics dalam upaya monitoring harmonisasi fiskal akan dirasakan secara luas oleh berbagai pihak. Bagi DJPb, sistem ini memperkuat peran analitik dalam memberikan masukan kebijakan. Bagi pemerintah pusat maupun daerah, inovasi ini mencegah tumpang tindih program dan mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien.
“Sementara bagi masyarakat, kehadiran dashboard publik akan memastikan transparansi belanja sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang diterima, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur,” tegasnya.
Catur menambahkan, saat ini inovasi masih berada pada tahap permulaan. Harapannya, mekanisme ini dapat segera memasuki tahap lanjutan sehingga benar-benar menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola anggaran. Dengan demikian, optimalisasi data analytics bukan sekadar langkah teknis, tetapi bagian dari transformasi fiskal menuju tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. (ful/K-3)
