Banjarmasin, KP – ?Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru serius memperjuangkan nasib ratusan tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Senin (22/9/2025), Wali Kota Banjarbaru melalui Tenaga Ahli Bidang SDM dan Birokrasi Pemerintahan, Wahyuddin, mendatangi Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta.
Dalam kunjungannya, Wahyuddin menyerahkan surat usulan calon PPPK paruh waktu yang rencananya akan dibiayai melalui dana BOS dan BLoD. Surat tersebut diterima langsung oleh PIC Kemenpan, Firdaus, disaksikan pejabat BKN Regional VIII Nurhaji Wijaya serta Kepala BPSDM Banjarbaru, Gustafa Yandi.
Wahyuddin menegaskan bahwa Wali Kota Banjarbaru berkomitmen memperjuangkan tenaga honorer yang memenuhi syarat agar bisa diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
“Selanjutnya kita menunggu mekanisme tahapan proses yang berlaku di Kemenpan RB,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tenaga honorer yang telah mengikuti tes PPPK akan tetap diusulkan menjadi PPPK paruh waktu, meskipun gaji yang diterima masih mengikuti skema lama.
“Secara bertahap mereka akan ditingkatkan menjadi PPPK penuh, menunggu petunjuk teknis pemerintah pusat serta kemampuan keuangan daerah,” tambahnya.
Sebelumnya, sejumlah tenaga honorer Banjarbaru yang tidak masuk formasi PPPK mendatangi DPRD Banjarbaru pada Selasa (16/9/2025). Mereka terdiri dari pustakawan, tenaga tata usaha, hingga penjaga sekolah.
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra dan Ketua Komisi I DPRD, Ririk Sumari Restuningtyas. Para honorer meminta agar nasib mereka diperjuangkan, baik melalui pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu maupun penuh waktu.
Langkah Pemko Banjarbaru ini menjadi sinyal positif bagi tenaga honorer yang tengah menantikan kepastian status kepegawaian mereka. (Dev/K-7)
