Banjarbaru, KP – Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) akibat Bencana dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalsel.
Di antaranya sedang berjalan di Kabupaten Tanah Laut.
Progres peningkatan sudah hampir rampung.
Rata-rata rumah sudah bisa ditinggali. Meski belum 100 persen perbaikan. Disperkim Kalsel melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) langsung ke lokasi, beberapa waktu lalu.
Monitoring dan evalsusi dipimpin oleh Kepala Dinas Perkim Kalsel, Mursyidah Aminy, didampingi Sekretaris Disperkim, Rusidah, bersama jajaran, perangkat desa, dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
Hasil monitoring menunjukkan bahwa dari total 90 unit rumah yang ditangani Pemprov Kalsel, progres pelaksanaan secara umum berjalan baik dan tepat waktu. Secara khusus di Desa Bingkulu, terdapat 32 unit RTLH yang progres renovasinya sudah mencapai 95 persen.
“Ini tentu berkat sinergi yang baik antara pemerintah provinsi, pemerintah desa, fasilitator lapangan, dan tentunya masyarakat penerima manfaat. Kami sangat mengapresiasi semangat gotong royong yang terbangun di lapangan,” ujar Mursyidah.
Kunjungan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran, serta berdampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kami ingin melihat langsung hasil pembangunan rumah-rumah warga yang terdampak. Alhamdulillah, dari hasil monev kami, progres di lapangan sangat menggembirakan,” ungkap Mursyidah.
Monitoring juga menjadi momen bagi tim Disperkim untuk berdialog langsung dengan warga penerima bantuan. Masyarakat menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah dan merasa sangat terbantu dengan adanya program RTLH ini.
“Kami ingin program ini tak hanya memperbaiki bangunan, tapi juga memulihkan semangat dan harapan warga yang sempat terdampak bencana. Rumah layak huni adalah hak semua warga, dan kami hadir untuk memastikan itu terpenuhi,” tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, Disperkim Kalsel menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pelaksana program dan masyarakat penerima manfaat.
Monitoring dilakukan tidak hanya untuk mengecek fisik bangunan, tetapi juga memastikan bahwa rumah dibangun sesuai kebutuhan dan aspirasi warga.
“Kami selalu berusaha menghadirkan kualitas, bukan hanya kuantitas. Harapan kami, rumah-rumah ini benar-benar menjadi tempat yang nyaman, aman, dan membahagiakan bagi keluarga yang menempatinya,” kata Mursyidah. (mns/K-2)
