Tuntutan massa yakni reformasi, usut tuntas dan tuntut pertanggungjawaban kasus meninggalnya Affan Kurniawan.
BANJARMASIN, KP -Ribuan massa dari berbagai elemen di Kalimantan Selatan (Kalsel) menuntut reformasi, dan akan “ngluruk” di DPRD, sesuai pernyataan pada Senin (1/9).
Soal rencana ini dari informasi, Sabtu (30/8), telah tersebar sejumlah video penyataan hingga terkumpulnya masssa pada titik tertentu sejak Jumat (29/8) malam.
Seperti pengemudi ojek online (ojol) buruh serta anliansi masyakat Kalsel. Bahkan para ojol terkumpul di titik bawah jembatan Banua Anyar Banjarmasin.
Dimana, ribuan massa akan aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel.
“Kami menuntut reformasi menyeluruh di tubuh DPR agar gaji dan tunjangan anggota dewan selaras dengan kondisi fiskal negara.
“Kami minta dihadiri Ketua DPRD Kalsel, ucap s Rizki, Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel, saat konsolidasi di Banua Anyar.
Untuk pengguna jalan pada hari “H” diimbau kalau bisa hindari seputaran Jalan Lambung Mangkurat, Jalan Haryono MT dan Jalan H Anang Adenansi atau kawasan Taman Kamboja.
Sedangkan aliansi yang menamakan diri “Masyarakat Kalsel Melawan” akan lebih dulu berkumpul di Taman Kamboja, Jalan Anang Adenansi, sebelum bergerak menuju titik tujuan aksi.
Tuntutan massa yakni reformasi DPR, efisiensi gaji dan tunjangan DPR disesuaikan dengan kondisi fiskal negara, serta transparansi penggunaan dana.
Reformasi Polri, revisi UU Polri, hentikan tindakan represif aparat, dan mendesak Kapolri menunjukkan komitmen perubahan.
Usut tuntas dan tuntut pertanggungjawaban kasus meninggalnya Affan Kurniawan.
Tolak penetapan Taman Nasional Meratus, monopoli batubara, dan konflik agraria sawit yang merugikan masyarakat Kalsel.
Segera sahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.
Kerahkan Personel
Sementara Polda Kalsel kerahkan personel dalam jumlah yang memadai untuk mengamankan jalannya aksi dan mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat terjadi.
Polda Kalsel imbau masyarakat jaga ketertiban dan kedamaian
Menyikapi rencana aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Polda Kalsel memberikan sejumlah himbauan penting kepada seluruh peserta dan panitia aksi.
Himbauan ini disampaikan untuk memastikan agar demonstrasi berjalan lancar, tertib, dan damai tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban umum (kamtibmas).
Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, menegaskan bahwa pihaknya mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh undang-undang.
“Kami menghormati hak menyampaikan pendapat. Namun, kami juga mengingatkan agar hak tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya, Minggu (31/8).
Berikut adalah poin-poin himbauan Polda Kalsel:
- Wajib Menjaga Ketertiban dan Kedamaian: Seluruh peserta aksi diharapkan untuk dapat mengendalikan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kericuhan atau kerusuhan.
- Tidak Melakukan Tindakan Anarkis: Polda Kalsel menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan anarkis, seperti perusakan fasilitas umum dan properti milik orang lain, pembakaran, ataupun pelemparan benda-benda yang dapat membahayakan.
- Tidak Mudah Terprovokasi: Peserta aksi dihimbau untuk tetap waspada dan tidak mudah terpancing atau terprovokasi oleh isu, ajakan, ataupun hasutan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mungkin ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingannya sendiri.
- Menyampaikan Pendapat Secara Bermartabat: Aspirasi disampaikan dengan cara-cara yang elegan, santun, dan bermartabat sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
“Kami menginginkan aksi ini berjalan dengan damai dan tertib.
Jangan sampai niat baik menyampaikan aspirasi justru berujung pada hal-hal yang merugikan banyak pihak dan merusak perdamaian. Kalimantan Selatan harus tetap aman dan damai, tegas Kabid Humas.
Selain itu, akan dilakukan pengalihan arus di sekitar lokasi unjuk rasa, sehingga diharapkan masyarakat khususnya pengguna jalan memaklumi hal tersebut.
“Kami siap mengamankan dan mengawal aksi ini agar berjalan kondusif.
Keamanan dan keselamatan bersama adalah prioritas kami,” tutupnya.
Tindak Tegas
Sementara itu pula Presiden Prabowo Subianto memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan evaluasi terkait perkembangan situasi keamanan nasional.
“Baru saja kita bersama Bapak Panglima dan juga beberapa menteri terkait, dipanggil oleh Bapak Presiden untuk melaksanakan evaluasi terkait dengan perkembangan situasi terkini,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit kepada wartawan.
Kapolri menilai aksi unjuk rasa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di sejumlah wilayah sudah keluar dari aturan yang berlaku.
“Kalau kita melihat bahwa eskalasi yang terjadi dua hari ini kecenderungannya terjadi tindakan anarkis di beberapa wilayah.
Mulai dari pembakaran gedung, fasilitas umum, penyerangan terhadap markas, dan area fasilitas umum yang dilakukan pembakaran dan tindakan lain yang tentunya ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan cenderung kepada peristiwa pidana,” tegasnya.
Kapolri menambahkan, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi agar aparat TNI-Polri mengambil langkah tegas terhadap aksi-aksi anarkis.
“Tadi bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan yang bersifat anarkis, kami TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku,” kata Kapolri.(*/net/K-2)
