BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Siti Aisyah dilantik sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pelaku Perjalanan Wisata Indonesia (Aspperwi) Kalimantan Selatan periode 2025-2030 di Rumah Anno 1925, Kota Banjarmasin pada Kamis (18/9/2025).
Pelantikan Siti Aisyah bersama jajarannya oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aspperwi, Hermawan.
Dengan dilantiknya kepengurusan baru, Aspperwi Kalsel diharapkan mampu memperkuat peran pemandu wisata, tour leader, hingga pengelola perjalanan wisata agar lebih siap menghadapi tantangan global, terutama dengan rencana pengoperasian bandara internasional di Banua.
Usai pelantikan, Hermawan menegaska Kalimantan Selatan memiliki potensi wisata yang kaya, namun masih memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Menurutnya, peran Aspperwi akan menjadi motor penggerak untuk melahirkan tenaga pariwisata yang tersertifikasi dan berdaya saing.
“Kami berharap pengurus yang baru dilantik ini tidak hanya berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar bekerja nyata, peningkatan kualitas SDM harus jadi prioritas, karena tanpa SDM unggul, pariwisata sulit berkembang,” ujar Hermawan.
Selain pelantikan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan expo mini yang menampilkan ragam potensi wisata dan budaya lokal. Para tamu tampak antusias menyaksikan pameran yang menonjolkan identitas Banjarmasin dan Kalimantan Selatan sebagai destinasi menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Hermawan menambahkan, pihaknya terus mendorong lahirnya paket-paket wisata kreatif yang bisa menjawab kebutuhan pasar. Menurutnya, peluang besar terbuka lebar dengan dibukanya jalur penerbangan langsung ke luar negeri.
“Inilah saatnya Kalimantan Selatan unjuk gigi. Kita harus bersiap dengan produk wisata yang tidak hanya menjual pemandangan, tetapi juga pengalaman.” katanya.
Momentum ini diyakini akan menjadi energi baru bagi dunia pariwisata Banua. Dengan semangat kebersamaan, Aspperwi Kalsel berkomitmen membawa wajah baru pariwisata daerah agar semakin dikenal luas dan berkontribusi bagi ekonomi masyarakat. (nug/KPO-3)
