Oleh : Zea Fathiya Syanum
Penulis dan Aktivis Muslimah

Stunting hingga kini masih menjadi masalah serius di Indonesia. Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, termasuk daerah yang menghadapi persoalan ini. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di HSS masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan WHO, yakni maksimal 20 persen. Meski ada tren penurunan, faktanya HSS belum berhasil keluar dari lingkaran masalah stunting yang terus diwariskan dari tahun ke tahun.

Stunting tidak sekadar soal tinggi badan anak yang lebih pendek dibanding usianya. Stunting berpengaruh besar pada kualitas sumber daya manusia: keterlambatan perkembangan otak, rendahnya daya pikir, hingga menurunnya produktivitas saat dewasa. Dengan kata lain, stunting adalah ancaman nyata bagi masa depan generasi dan bangsa.

Di HSS, pemerintah daerah bersama masyarakat sejatinya tidak tinggal diam. Program-program intervensi gizi, pemberian makanan tambahan, edukasi kepada ibu hamil, serta penguatan peran posyandu terus digalakkan. Pemerintah pusat pun menyalurkan dana khusus penanganan stunting yang bersumber dari APBN dan diturunkan melalui berbagai kementerian serta lembaga.

Di tingkat masyarakat, ada banyak upaya individu maupun komunitas. Misalnya, gerakan pemberdayaan kader posyandu, edukasi tentang pentingnya ASI eksklusif, hingga dukungan tokoh agama dalam kampanye gizi seimbang. Semangat gotong royong masih terlihat di tengah masyarakat HSS.

Namun, meski ada berbagai upaya, hasilnya belum maksimal. Angka stunting tetap tinggi. Ada beberapa faktor penghambat:

Keterbatasan ekonomi keluarga. Banyak keluarga di HSS yang berpenghasilan rendah, sehingga sulit memberikan asupan gizi yang memadai untuk anak. Harga bahan pangan bergizi relatif mahal dan tidak stabil.
Akses layanan kesehatan. Meski sudah ada puskesmas dan posyandu, pelayanan kesehatan masih terbatas dari segi tenaga, fasilitas, dan jangkauan ke desa-desa terpencil.
Penyalahgunaan dan inefisiensi anggaran. Tidak sedikit kasus di Indonesia di mana dana bantuan gizi tersendat atau bahkan diselewengkan. Masyarakat bawah pun akhirnya tidak mendapatkan manfaat optimal.
Kurangnya kesadaran masyarakat. Sebagian masih memandang remeh soal gizi dan pola asuh anak.

Semua faktor ini membuat upaya penanganan stunting seringkali hanya bersifat tambal sulam.

Mengapa berbagai upaya itu gagal membawa perubahan signifikan? Jawabannya ada pada sistem yang digunakan: kapitalisme. Sistem ini menjadikan segala sesuatu, termasuk pangan dan kesehatan, sebagai komoditas yang tunduk pada mekanisme pasar. Dalam sistem kapitalis, akses pada gizi dan layanan kesehatan sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Akibatnya, keluarga miskin akan terus kesulitan menyediakan gizi terbaik bagi anak-anaknya.

Lebih parah lagi, dalam sistem kapitalis, pengelolaan sumber daya alam sering diserahkan kepada swasta atau korporasi. Padahal, sumber daya alam di Kalimantan, termasuk di HSS, begitu melimpah. Namun manfaatnya tidak sepenuhnya kembali kepada rakyat. Ironisnya, pemerintah hanya berperan sebagai regulator, sementara rakyat dibiarkan bersaing dalam pasar bebas.

Selama paradigma kapitalis ini dipertahankan, kasus stunting tidak akan pernah selesai. Program apa pun akan berujung pada tambal sulam, karena akar masalahnya tidak disentuh.

Islam hadir bukan sekadar agama ritual, tetapi ideologi (mabda) yang memiliki sistem menyeluruh untuk mengatur kehidupan. Dalam pandangan Islam, pemimpin adalah pengurus rakyat (rain) yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Kesejahteraan rakyat, termasuk pemenuhan gizi dan kesehatan, bukan pilihan, melainkan kewajiban negara.

Ada beberapa prinsip dalam Islam yang dapat menuntaskan masalah stunting:

Jaminan kebutuhan pokok: Islam mewajibkan negara memastikan setiap individu memiliki akses pada pangan bergizi, sandang, dan papan. Negara tidak boleh membiarkan rakyat kelaparan atau hidup tanpa kebutuhan dasar. Distribusi pangan diatur adil agar tidak ada kesenjangan.
Pelayanan kesehatan gratis dan merata: Dalam sejarah peradaban Islam, negara menyediakan layanan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Dengan sistem ini, ibu hamil, bayi, dan balita dapat memperoleh perawatan dan gizi yang cukup sejak awal.
Pengelolaan sumber daya alam untuk rakyat: Dalam Islam, sumber daya alam yang besar, seperti tambang, hutan, dan air, adalah milik umum. Negara mengelola dan hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk subsidi pangan dan kesehatan.
Sanksi tegas terhadap korupsi: Korupsi dalam Islam termasuk jarimah berat. Hukuman tegas membuat pejabat negara benar-benar takut melakukan penyelewengan. Dengan demikian, dana penanganan gizi benar-benar sampai kepada masyarakat.
Pembinaan akhlak masyarakat: Islam menanamkan kesadaran pada setiap keluarga tentang pentingnya menjaga amanah, memberi nafkah halal, serta memperhatikan kesehatan anak. Masyarakat juga digerakkan untuk saling peduli, bukan hanya mengandalkan negara.

Islam tidak menunggu masalah muncul baru bergerak. Sistem Islam mencegah stunting sejak hulu, dengan menjamin ketersediaan pangan, memastikan kesejahteraan keluarga, serta menguatkan ketahanan ekonomi umat. Dengan paradigma Islam kaffah, stunting dapat ditekan bahkan dicegah, bukan sekadar ditangani.

Kasus stunting di HSS hanyalah potret kecil dari kegagalan sistem kapitalis dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Meski ada berbagai upaya baik dari pemerintah dan masyarakat, hasilnya belum maksimal karena akar masalahyakni sistem kapitalistidak disentuh. Selama paradigma ini dipertahankan, masalah stunting hanya akan ditambal sulam dan diwariskan ke generasi berikutnya.

Islam sebagai sebuah sistem kehidupan yang khas menawarkan solusi tuntas: menjamin kebutuhan dasar, menyediakan layanan kesehatan gratis, mengelola sumber daya alam untuk rakyat, menutup pintu korupsi, serta membina akhlak masyarakat. Dengan penerapan Islam secara menyeluruh, stunting dapat diatasi bahkan dicegah sejak awal. Inilah jalan yang benar-benar mampu melahirkan generasi sehat, cerdas, dan kuat untuk masa depan umat.