Supian HK Tandatanganan Kesepakatan, Para Pendemo Bubar Teratur

BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Usai sudah aksi demo dari Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan Melawan di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan setelah Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK menandatangani dokumen tuntutan mereka, Senin (1/9/2025).

Supian HK berkomitmen akan membawa tuntutan tersebut ke Pemerintah Pusat, dan mengawal tuntutan itu sampai dilakukan tindak lanjut.

Selain itu, kata Supian, proses demi proses juga akan dilakukan secara transparansi dan ditayangkan secara resmi dalam media massa.

Supian bersama rekan-rekan anggota DPRD lainnya juga berkomitmen akan memperjuangkan poin-poin yang menjadi aspirasi rakyat saat melakukan demo tersebut.

“Seluruhnya kita kawal, dan kita perjuangkan, bahkan kita tayangkan juga nanti di berbagai media setiap prosesnya,” kata Supian HK.

Adapun poin tuntutan dari Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan Melawan menuntut Ketua DPRD Provinsi Kalsel untuk menyampaikan aspirasi secara langsung ke pemerintah pusat dan DPR RI,

Adapun poinnya sebagai berikut :

1. Menuntut reformasi DPR, efisiensi gaji dan tunjangan DPR disesuaikan dengan kondisi fiskal negara serta melakukan Transparansi penggunaan dana.
2. Menuntut reformasi Polri, Revisi UU Polri, dan mengecam segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat, serta Kapolri harus harus bertanggung jawab atas itu. Jika tidak ada komitmen maka Kapolri harus mundur dari jabatannya.
3. Menuntut pengusutan tuntas dan tanggung jawab penuh oleh instansi terkait atas kasus meninggalnya Affan Kurniawan.
4. Menuntut penolakan Taman Nasional Meratus, monopoli batubara dan konflik agraria sawit dan masyarakat, khususnya Kotabaru dan berbagai isu lokal di Provinsi Kalsel.
5. Menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran, khususnya pada program-program berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan sementara di sisi lain rakyat justru dibebani kenaikan pajak.
6. Menuntut peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, baik guru maupun dosen, dengan memberikan prioritas kepada guru honorer melalui pemberian gaji yang layak. Mendesak perhatian serius dari pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal.
7. Menuntut Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Aksi demo itu pun ditutup dengan lantunan salawat dipimpin Habib Fathurrahman, sementara penandatanganan kesepakatan tersebut turut diikuti Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan dan Danrem 101 Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus. (sfr/KPO-4)