RANTAU, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kabupaten Tapin memastikan diri mendukung penuh langkah pemerintah pusat dalam percepatan penanggulangan penyakit tuberkulosis (TBC).
Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Tapin, Dr. H. Sufiansyah, saat mengikuti rapat koordinasi nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (29/9/2025).
Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI itu membahas strategi baru menekan angka kasus TBC.
Pemerintah mendorong program pemberian makanan bergizi gratis sebagai salah satu intervensi untuk meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat, terutama kelompok rentan.
Kebijakan ini tak hanya melibatkan sektor kesehatan, tetapi juga pendidikan dan pelayanan sosial. Menteri Dalam Negeri meminta pemerintah daerah serius mengintegrasikan program tersebut dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci. TBC bukan hanya soal medis, tapi juga terkait gizi dan kesejahteraan,” ujarnya.
Sekda Tapin Dr Sufiansyah mengamini pesan itu. Menurutnya, Kabupaten Tapin siap berkolaborasi lintas sektor agar kebijakan pusat bisa diterjemahkan secara konkret di lapangan.
“Kami akan menggerakkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga perangkat desa. Program ini penting, karena TBC masih menjadi masalah kesehatan yang berdampak langsung pada produktivitas masyarakat,” kata Sufiansyah.
Di Tapin sendiri, kasus TBC masih ditemukan di beberapa kecamatan, meski dengan tren menurun berkat program deteksi dini dan pengobatan rutin.
Namun, hambatan utama tetap pada kesadaran masyarakat dan kondisi sosial ekonomi. Pemberian makanan bergizi gratis diyakini dapat menjadi pelengkap upaya kuratif yang selama ini dijalankan.
Kementerian Dalam Negeri menargetkan program ini mampu mempercepat penurunan prevalensi TBC secara nasional, sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai eliminasi TBC pada 2030.
Dengan dukungan penuh pemerintah daerah, termasuk Tapin, program ini diharapkan tidak hanya menjadi rutinitas seremonial, melainkan benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.
Tantangan terbesar, seperti disebut Mendagri, adalah konsistensi dan pengawasan agar manfaatnya tepat sasaran.(abd/KPO-4)
