Banjarmasin, KP – Pengelolaan limbah kembali menjadi sorotan utama Pemerintah Kota Banjarmasin. Dalam pembahasan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini, Wali Kota Banjarmasin, H M Yamin HR, menegaskan pentingnya penanganan limbah dan sanitasi sebagai isu krusial yang menyangkut kualitas hidup masyarakat.
Total APBD 2026 Banjarmasin tercatat sekitar Rp2,1 triliun, dengan porsi terbesar, yakni Rp1,7 triliun dialokasikan untuk pendidikan dan kebutuhan prioritas masyarakat.
Meski begitu, Wali Kota menekankan persoalan limbah tidak boleh terabaikan, mengingat dampaknya bersifat nasional dan membutuhkan solusi jangka panjang.
“Pengelolaan limbah bukan hanya urusan kebersihan kota, tetapi sudah menjadi masalah nasional, kita perlu mencari terobosan, termasuk rencana pengolahan sampah menjadi energi yang sedang kita bahas bersama daerah lain, sambil menunggu panduan dari pemerintah pusat,” ujar Yamin.
Menurutnya, konsep waste to energy bisa menjadi jawaban atas masalah tumpukan limbah di Banjarmasin, sekaligus menghasilkan nilai tambah bagi daerah. Namun, realisasi program ini memerlukan investasi besar serta dukungan regulasi dari pusat.
Di sisi lain, lanjut dia, perhatian juga diarahkan pada kondisi keuangan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PD PAL) Banjarmasin. Yamin menyebutkan bahwa PD PAL membutuhkan suntikan modal untuk meningkatkan kualitas layanan sanitasi sekaligus memperluas cakupan operasional.
“Sanitasi adalah kebutuhan dasar untuk generasi mendatang, karena itu, PD PAL harus diperkuat, baik dari sisi modal maupun manajemen.” ucapnya.
Ia juga menekankan perlunya evaluasi tarif layanan sanitasi. Namun, penyesuaian ini harus dilakukan dengan bijak agar tidak memberatkan masyarakat kecil.
“Kita akan mengkaji rencana bisnis PD PAL secara menyeluruh, termasuk analisis SWOT, untuk memastikan keputusan yang diambil adil dan bisa dipertanggungjawabkan.” tambahnya.
Wali Kota turut mendorong keterlibatan dunia usaha dan aparatur pemerintah dalam mendukung upaya sanitasi. Menurutnya, tanggung jawab kebersihan kota tidak bisa hanya dibebankan kepada masyarakat kecil.
“Bisnis besar dan pegawai pemerintah juga harus ikut berkontribusi, ini adalah kerja kolektif demi lingkungan kota yang lebih sehat.” tegasnya.
Pemerintah Kota Banjarmasin berharap, melalui langkah strategis tersebut, pengelolaan limbah dan sanitasi bisa semakin profesional dan berkelanjutan. Dengan begitu, Banjarmasin tidak hanya lebih bersih, tetapi juga mampu menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya. (nug/K-7)
