BANJARMASIN, Kalimantanpost.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin menggelar Rapat Paripurna Tingkat I dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, dihadiri jajaran legislatif, dan pejabat pemerintah pada Rabu (10/9).
Dalam pemaparannya, Wali Kota Yamin menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 harus selaras dengan program strategis nasional sekaligus menjawab prioritas pembangunan daerah.
“APBD bukan sekadar angka, tetapi instrumen penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.” ucapnya.
Rancangan APBD 2026 Banjarmasin direncanakan sebesar Rp2,16 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan daerah akan ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta transfer dari pemerintah pusat. Besaran belanja daerah juga diproyeksikan sama, yakni Rp2,16 triliun, dengan penekanan pada program pembangunan manusia, pelayanan publik, serta penguatan sektor ekonomi lokal.
“Fokus kita adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena hanya dengan SDM yang unggul kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ujar Yamin.
Selain pembangunan SDM, anggaran tahun depan juga diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal daerah. Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi pendapatan lokal agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat.
“Kemandirian fiskal menjadi target penting, sehingga sektor-sektor unggulan daerah perlu terus diperkuat,” tambah Yamin.
Dalam rapat tersebut, prinsip transparansi dan akuntabilitas kembali ditekankan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemkot memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kami ingin masyarakat percaya APBD digunakan dengan penuh tanggung jawab, efisien, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Raperda APBD 2026 juga dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota periode 2025–2030, yang menekankan pada peningkatan layanan dasar, penguatan ekonomi kerakyatan, serta pembangunan infrastruktur yang inklusif. Program-program strategis ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks.
Sementara itu, DPRD Kota Banjarmasin menyambut baik pemaparan rancangan anggaran tersebut. Anggota dewan menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam membahas dan menyempurnakan isi APBD 2026.
Wali Kota Yamin pun mengajak seluruh elemen untuk terlibat aktif memberikan masukan. Menurutnya, kolaborasi dengan DPRD serta masyarakat sangat penting agar rencana anggaran benar-benar berpihak pada rakyat.
“Kami membuka ruang diskusi dan kritik konstruktif, karena APBD ini adalah milik bersama untuk kemajuan Kota Banjarmasin,” katanya.
Dengan berakhirnya paripurna tingkat I ini, proses pembahasan akan berlanjut pada tahap berikutnya. Harapannya, rancangan APBD 2026 dapat disahkan tepat waktu, sehingga seluruh program pembangunan bisa segera dijalankan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (nug/KPO-3)
