Banjarmasin, KP – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 kembali menjadi sorotan utama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalsel.
Dalam rapat yang digelar di Gedung B Sekretariat DPRD Kalsel, pada Kamis (23/10), Ketua DPRD Kalsel H Supian HK memimpin langsung jalannya pertemuan bersama anggota Banggar, didampingi pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) dan sejumlah perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Supian HK menegaskan, pembahasan kali ini bukan sekadar menyusun angka-angka belanja, melainkan memastikan setiap program yang direncanakan benar-benar memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
“Anggaran itu harus punya nilai guna, bukan sekadar formalitas.
Kita ingin uang daerah benar-benar kembali untuk rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, penyusunan APBD 2026 akan diarahkan pada empat sektor utama yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penanggulangan kemiskinan.
Empat bidang tersebut dinilai menjadi penopang utama peningkatan kesejahteraan di Banua.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rakhman, menambahkan, pembahasan juga menitikberatkan pada upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menilai, kemandirian fiskal daerah akan terwujud bila potensi pajak dan retribusi dikelola lebih maksimal.
“Kita tak boleh terus bergantung pada dana transfer pusat. Banyak ruang PAD yang bisa digarap, tinggal kemauan dan pengawasan saja yang diperkuat,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, Banggar juga menyoroti perlunya efisiensi pada belanja operasional pemerintah.
Pos-pos kegiatan yang dianggap tidak produktif akan dievaluasi, sementara program yang berdampak langsung pada pelayanan publik akan diprioritaskan.
“Efisiensi bukan berarti memangkas anggaran, tapi menertibkan cara penggunaannya agar setiap kegiatan betul-betul terukur dan hasilnya nyata,” ujar salah satu anggota Banggar.
Melalui proses pembahasan yang ketat antara legislatif dan eksekutif, DPRD Kalsel optimistis Raperda APBD 2026 akan menjadi pijakan kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Kalimantan Selatan di masa mendatang. (*/sfr/K-2)
