Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Balangan

Bupati Balangan Hadiri FGD Strategi Fiskal Daerah 

×

Bupati Balangan Hadiri FGD Strategi Fiskal Daerah 

Sebarkan artikel ini
Hal 2 Bal 3 klm 3
BUPATI BALANGAN - H Abdul Hadi hadiri FGD Strategi Fiskal Daerah dalam Menyikapi Kebijakan Dana Transfer Tahun Anggaran 2026. (KP/Ist)

Balangan, KP – Bupati Balangan H Abdul Hadi bersama kepala daerah se-Kalimantan Selatan  menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Strategi Fiskal Daerah dalam Menyikapi Kebijakan Dana Transfer Tahun Anggaran 2026, bertempat di Aula Dr KH Idham Chalid Banjarbaru, baru-baru tadi. 

Bupati H Abdul Hadi menegaskan pentingnya koordinasi dan perencanaan matang agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan fiskal nasional.

Kalimantan Post

Menurutnya, dana transfer dari pusat adalah instrumen utama dalam mendukung pembangunan di daerah. “Maka hemat saya strategi pengelolaan yang tepat, transparan, dan akuntabel sangat dibutuhkan demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan,” ucapnya.

Jadi tambahnya, forum ini penting dalam menyusun langkah konkret menghadapi tantangan fiskal, khususnya terkait pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026.

“Maka melalui forum ini, kita dapat menyamakan persepsi, berbagi pengalaman dan merumuskan langkah konkret agar pengelolaan fiskal lebih efektif, transparan dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik,” tegasnya.

Sementara, Gubernur Kalsel H Muhidin dalam arahannya menekankan pentingnya optimalisasi penyerapan anggaran dengan mendahulukan program prioritas.

“Program prioritas harus diutamakan. Apa yang masih perlu dibenahi bisa dilanjutkan pada anggaran perubahan,” katanya.

Kemudian orang nomor satu di Kalsel menegaskan bahwa forum FGD menjadi wadah penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertukar pengalaman, menyamakan persepsi, dan mencari solusi bersama guna meningkatkan efektivitas belanja daerah.

Muhidin juga meminta para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi dan para kepala daerah, untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak penting, seperti perjalanan dinas, hibah, dan sejenisnya.

Imbauan ini disampaikan, menyusul adanya perubahan signifikan terhadap alokasi dana transfer dari pusat ke daerah.

“Supaya bisa mengatur dana yang sampai sekarang dikurangi cukup banyak,” katanya.

Baca Juga :  Kepala BNN Balangan Ajak Masyarakat Jaga Persatuan

“Dengan demikian, kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola akan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Kalimantan Selatan,” imbuhnya. (jnd/K-6)

Iklan
Iklan