Pelaihari, KP – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB) melaksanakan Evaluasi Audit Kasus Stunting (AKS) Semester I Tahun 2025 untuk wilayah Kecamatan Panyipatan, Senin (13/10/2025), di Pelaihari.
Kegiatan dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Tanah Laut, Akhmad Hairin, serta dihadiri jajaran lintas sektor seperti Camat Panyipatan, kepala desa, tenaga kesehatan puskesmas, dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kecamatan dan desa.
Kepala Dinas P3AP2KB Tanah Laut, Maria Ulfah, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan audit kasus stunting semester pertama yang telah dilakukan di beberapa wilayah prioritas, termasuk Kecamatan Panyipatan.
Audit dilakukan terhadap calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, dan balita berisiko stunting untuk mengetahui faktor penyebab dan upaya intervensi yang dibutuhkan.
“Evaluasi ini bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan audit kasus stunting, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis agar hasil audit dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan,” ujar Maria Ulfah.
Ia menambahkan, selama semester pertama tahun 2025, angka prevalensi stunting di Tanah Laut menunjukkan tren penurunan positif berkat sinergi lintas sektor mulai dari layanan kesehatan, edukasi gizi, hingga intervensi spesifik dan sensitif di tingkat desa.
Dalam sambutannya, Akhmad Hairin menekankan pentingnya kolaborasi antarperangkat daerah dan stakeholder untuk memperkuat aksi konvergensi penurunan stunting di Tanah Laut.
“Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga menyangkut kualitas generasi masa depan. Diperlukan kerja bersama, komitmen, dan tindak lanjut nyata dari semua pihak,” tegasnya.
Kegiatan evaluasi ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sistem pemantauan dan penanganan kasus stunting agar lebih akurat dan terpadu, sehingga target penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Tanah Laut dapat tercapai sesuai arah kebijakan nasional. (rzk/K-6)
