BANJARMASIN, Kalimantanpost.com– Memasuki musim penghujan, Dinas Sosial (Dinsos) Kalsel meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan angin puting beliung.
Langkah ini dilakukan menyusul berakhirnya status darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada 30 September 2025.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, M Farhanie, melalui Kabid Penanganan Bencana, Achmadi mengatakan pihaknya tetap siaga penuh meskipun status darurat karhutla telah dicabut.
Menurutnya, perubahan cuaca ekstrem harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan dampak besar bagi masyarakat.
“Dalam beberapa hari terakhir, hujan deras dengan durasi panjang bahkan hampir seharian penuh sudah terjadi di Banjarmasin dan sekitarnya. Disertai angin kencang, kondisi ini bisa memicu banjir maupun puting beliung,” ujar Achmadi, Selasa (7/10/2025).
Sebagai langkah antisipasi, Dinsos Kalsel telah menerima tambahan logistik dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan segera didistribusikan ke sejumlah kabupaten/kota rawan bencana.
“Logistik ini kita siapkan di daerah rawan agar penanganan bisa lebih cepat. Jadi tidak menunggu lagi, begitu terjadi bencana, bantuan sudah tersedia di wilayah tersebut,” jelasnya.
Selain distribusi logistik, Dinsos Kalsel juga melakukan pendataan ulang terhadap 44 lumbung sosial, 22 kampung siaga bencana, dan 4 kawasan siaga bencana. Pendataan mencakup ketersediaan logistik, sarana prasarana, hingga kepengurusan aktif di lapangan.
“Kalau ada pengurus lumbung sosial yang sudah tidak aktif, misalnya meninggal atau pindah, akan segera kita evaluasi. Jangan sampai program berhenti hanya karena pengurusnya tidak berjalan,” tutur Achmadi.
Tidak berhenti di situ, Dinsos Kalsel bersama Kemensos juga berencana mendirikan dua kampung siaga bencana baru pada awal November 2025, masing-masing di Kecamatan Padang Batung (Kabupaten Hulu Sungai Selatan) dan Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan (Kabupaten Hulu Sungai Tengah).
“Sudah kita survei, dan memang kedua daerah ini rawan bencana, terutama banjir. Dengan adanya kampung siaga bencana baru, kapasitas masyarakat akan lebih kuat dalam menghadapi risiko,” paparnya.
Ia menegaskan, seluruh langkah ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam penanganan bencana.
“Sebagaimana arahan Gubernur, negara harus hadir di tengah masyarakat. Bencana tidak bisa dihindari, tapi kita bisa mempercepat penanganan dan mengurangi dampaknya,” pungkas Achmadi. (adv/dev/KPO-4)
