BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat.
Dukungan tersebut disampaikan Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Muhamad Muslim, saat mendampingi kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Kalimantan Selatan, Minggu (5/10/2025).
Muslim mengatakan, program Sekolah Rakyat dinilai strategis karena dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di berbagai daerah.
“Bapak Gubernur sangat mendukung program Sekolah Rakyat karena dampaknya bukan hanya pada kebijakan pendidikan, tetapi juga nyata dalam peningkatan akses pendidikan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemprov Kalsel telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Sosial, untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program berjalan optimal.
“Koordinasi sangat penting agar keberadaan sekolah rakyat benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Muslim.
Menurutnya, Pemprov juga telah mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota agar segera menyiapkan lahan pembangunan sekolah rakyat. Lahan yang diusulkan akan diverifikasi oleh Kementerian PUPR untuk memastikan kesiapan pembangunan.
“Seluruh kabupaten/kota sudah menyampaikan usulan lokasi. Harapannya, tahun ajaran 2026 nanti sekolah rakyat di Kalsel sudah dapat dimanfaatkan secara lebih luas,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kalsel, Muhammad Farhanie, mengungkapkan, program Sekolah Rakyat sudah mulai menunjukkan hasil di Banua.
Saat ini terdapat tiga sekolah rakyat rintisan yang telah berjalan dan menjadi langkah awal untuk memperluas akses pendidikan masyarakat.
“Tiga sekolah rintisan itu berada di BBPPKS, Sentra Budiluhur, dan Balai Latihan Kerja (BLK). Ini menjadi percontohan yang ke depan akan diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Kalsel,” jelasnya.
Farhanie menambahkan, program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif nasional yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemprov Kalsel mendukung penuh implementasinya di daerah.
“Alhamdulillah, seluruh kabupaten/kota sudah menyampaikan usulan lokasi. Selanjutnya tinggal diverifikasi oleh Kementerian PUPR agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menyebut, pembangunan sekolah rakyat permanen masih menunggu proses di tingkat pusat. Namun sembari menunggu, sekolah rintisan tetap dijalankan agar masyarakat mulai merasakan manfaat program tersebut.
“Kalau lahan sudah siap, Kementerian Sosial juga akan mendorong agar pembangunan sekolah permanen bisa langsung dimulai,” imbuhnya.
Farhanie berharap, kehadiran Sekolah Rakyat mampu menghapus kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.
“Kalau program ini berjalan optimal, bukan hanya pendidikan yang terbantu, tapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Selatan. Target kita, seluruh kabupaten/kota memiliki sekolah rakyat masing-masing pada 2026,” pungkasnya. (adv/dev/KPO-4)
