BANJARMASIN, Kalimantanpost.com -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai upaya pemerintah mencetak generasi sehat dan cerdas, kini justru memunculkan banyak persoalan. Di berbagai daerah, muncul laporan keracunan massal, kualitas gizi yang buruk, hingga dugaan permainan dalam proyek pengadaan.
Program yang semula tampak menjanjikan itu perlahan memperlihatkan sisi lain dari kebijakan populis yang dikelola dengan logika pencitraan.
Didalam tema “MBG Kisruh: Dampak Kebijakan Populis Berparadigma Bisnis”, aktivis Muslimah asal Jakarta Iffah Ainur Rohmah menilai akar dari persoalan MBG terletak pada paradigma politik yang keliru. Ia menyebut, program ini bukan lahir dari semangat pengurusan umat, melainkan dari politik populis yang hanya mencari simpati publik.
“Siapa yang tidak senang diberi makan gratis?” ujarnya retoris, Minggu (12/10).
“Tapi dalam Islam, politik bukan alat pencitraan. Politik adalah amanah untuk ri‘ayah syu’un al-ummah — mengurus urusan umat dengan aturan Allah.”
Menurutnya, inilah perbedaan mendasar antara politik Islam yang berorientasi pelayanan dengan politik sekuler yang sarat pencitraan.
Iffah menjelaskan, dalam sistem sekuler, rakyat seringkali hanya dijadikan objek kepentingan elektoral. Sementara dalam sistem Islam, pemimpin memandang rakyat sebagai amanah yang harus dijaga.
“Setiap kebijakan adalah tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah,” tegasnya.
Kebijakan MBG, lanjutnya, mungkin berawal dari niat baik, namun tanpa sistem yang benar, niat itu kehilangan arah. “Program semacam ini akhirnya lebih sibuk dengan seremonial dan laporan pencapaian, bukan pada manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya lagi.
Hal ini memperlihatkan bagaimana logika populisme dapat mengaburkan esensi pelayanan publik.
Menurut Iffah, Islam menempatkan politik dalam bingkai pengurusan rakyat secara menyeluruh, bukan sekadar bagi-bagi program. Politik bukan soal memberi makan untuk dipuji, tetapi memastikan setiap rakyat bisa makan dengan martabat.
“Keadilan dalam Islam tidak diukur dari popularitas pemimpinnya, tapi dari seberapa baik rakyatnya terurus.” imbuhnya.
Ia juga menegaskan masyarakat perlu lebih kritis terhadap program yang terkesan instan dan bersifat proyek. “Jangan terbuai oleh kebijakan yang tampak manis di permukaan, bila tak berakar pada paradigma ri‘ayah, kebijakan itu hanya akan menjadi pencitraan belaka,” katanya.
Kisruh MBG, baginya, menjadi pelajaran penting politik yang tak berlandaskan nilai ilahiah akan mudah kehilangan arah. “Sudah saatnya umat menuntut sistem yang menyejahterakan, bukan yang hanya mempercantik citra,” tutup Iffah. (nug/KPO-3)
